Menyoal Hak Politik Pasien Gangguan Jiwa

MENJELANG Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019, pemerintah mulai mendata pasien pengidap gangguan jiwa. Seperti di Bekasi, petugas dari KPUD, Bawaslu dan Pemkot telah mendatangi Panti Rehabilitasi Cacat Mental Jamrud Biru yang dihuni ratusan pasien gangguan jiwa. Semua pasien didata secara elektronik karena selama ini mereka belum memiliki KTP dan nomor kependudukan. Sebagai warga negara, baik penyandang disabilitas maupun pengidap gangguan jiwa, punya hak sama dengan warga yang normal baik fisik maupun mental. Mereka harus memiliki nomor kependudukan, dan hak politik mereka secara konstitusional juga tidak diabaikan. Pro dan kontra muncul ketika hak politik pengidap gangguan jiwa mulai dipersoalkan. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 lalu telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi tentang syarat pemilih dalam UU Pilkada No.8/2015 pasal 57 ayat 3 huruf a, yang berbunyi ‘pemilih harus memuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya’. MK menilai frasa ‘tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya’ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengalami gangguan ingatan permanen. Artinya, frasa ‘gangguan jiwa’ sangat luas seperti stres, paranoid, fobia yang tidak termasuk ‘gila’. Karena dalam pasal 57 tersebut tidak dirinci tentang gangguan jiwa yang dimaksud. Padahal selama ini stigma yang ada di masyarakat, gangguan jiwa adalah ‘gila’. Keputusan MK tersebut sudah jelas, bahwa pengidap gangguan jiwa sangat luas dan harus dibedakan dengan pengidap ‘gila’. MK mengeluarkan keputusan tersebut untuk menghindari kesan diskriminatif bagi pengidap gangguan jiwa. Akan tetapi, keputusan hukum tersebut juga harus diimplementasikan secara benar oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pileg dan Plpres 2019 harus cermat dalam memutuskan mana pasien pengidap kejiwaan yang bisa mengikuti pemilu dan mana yang tidak. Kondisi pasien harus betul-betul dicermati, dan ini tentu dibutuhkan keterangan atau rekomendasi dari ahli kejiwaan. Bagi pengidap stres biasa, paranoid atau fobia yang hanya mengalami gangguan emosional, pemikirannya masih termasuk normal dan mampu memilih pemimpin sesuai keinginannya. Yang dikhawatirkan, pasien gangguan jiwa berat dan hilang ingatan, juga dibolehkan memilih. Apa mungkin orang hilang ingatan bisa menilai sosok calon pemimpin yang dipilihnya? Hak konstitusional pengidap gangguan jiwa tetap harus diberikan. Tapi di sisi lain, penyelenggara pemilu harus betul-betul cermat. Jangan sampai timbul polemik, atau tudingan memobilisasi pasien hilang ingatan. **