Serapan Anggaran Memble

SEBULAN lagi tutup tahun anggaran. Namun, puluhan proyek bernilai triliunan rupiah gagal lelang dan kontrak. Akibatnya, penyerapan anggaran belanja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hingga menjelang akhir 2018 masih memble. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta realisasi belanja dan transfer daerah hingga kini, baru mencapai Rp 41,1 triliun dari total anggaran Rp77 triliun. Catatan Sekda Saefullah, proyek-proyek yang gagal lelang sebagian besar diantaranya ada di Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan. Rendahnya penyerapan anggaran mengundang perhatian publik, karena bisa berdampak beragam. Mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan mandek, pergerakan ekonomi rakyat buruk, dan dampak negatif lainnya. Banyak hal yang membuat penyerapan anggaran memble. Bisa karena perencanaan kurang matang, sehingga meski anggaran sudah dialokasikan tetapi program yang sudah digariskan tidak bisa dikerjakan. Selain itu bisa juga karena proses pembahasan hingga persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlalu lama. Kondisi ini biasanya karena adanya tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Bukan rahasia lagi, penyusunan APBD di pemerintah daerah mana pun di Indonesia masih penuh intrik politik. Berdalih rakyat membutuhkan, kadang program dadakan bermunculan dan oleh pihak tertentu dipaksakan untuk dianggarkan. Terlepas dari intrik politik, yang jelas penyerapan anggaran rendah merugikan rakyat. Malah kondisi ini bisa membuat kemiskinan bertambah karena roda ekonomi tidak bergerak. Fakta ini tentu saja tidak boleh dibiarkan. Gubernur Anies Baswedan perlu mengevaluasi pejabat yang kinerjanya jelek, termasuk tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. Anies juga harus berani menolak anggaran titipan dari siapapun bila program yang diusulkan dadakan itu ecek-ecek. Sebab usulan program dadakan yang sebenarnya tidak penting, tetapi oleh pihak tertentu dipenting-pentingkan menjadikan penetapan APBD berlarut-larut. Catatan kita, pada 2017, penyerapan nggaran mencapai Rp51,82 triliun atau 83,83% dari total anggaran Rp71,89 triliun. Angka ini naik Rp4,69 triliun atau 9,96% dibandingkan 2016 yang hanya Rp47,12 triliun. Sementara pada 2018, anggarannya mencapai Rp77 triliun tetapi yang terserap baru Rp41,1 triliun. Pertanyaannya dengan sisa waktu sebulan lagi, bisakah seluruh anggaran itu bisa terserap. Publik cuma bisa menunggu. @*