Jokowi Minta Penyelenggara Para Asian Games Ikuti Sukses Asian Games

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar kesuksesan Asian Games 2018 berlanjut pada penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang secara resmi akan dibuka pada 6 Oktober 2018. Demikian disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas memimpin rapat terbatas tentang persiapan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/9/2018). "Saya minta momentum kesuksesan Asian Games yang telah kita raih kita lanjutkan kembali pada penyelenggaraan Asian Para Games," Jokowi menegaskan. Sama halnya dengan Asian Games, dalam penyelenggaraan kali ini, Kepala Negara ingin agar Indonesia kembali menjadi tuan rumah yang baik bagi para atlet dan ofisial dari kurang lebih 42 negara yang diperkirakan turut berpartisipasi. "Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi kurang lebih 2.888 atlet dan 1.826 ofisial yang akan berpartisipasi di 18 cabang olahraga di Asian Para Games," ujar Presiden. Untuk itu, dalam rapat terbatas ini, presiden memastikan kesiapan lokasi pertandingan, transportasi, wisma bagi para atlet, dan teknis pelaksanaan. "Saya minta akses gratis bagi penyandang disabilitas untuk menonton pertandingan Asian Para Games," kata Kepala Negara. Kesuksesan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 beberapa waktu lalu dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) untuk dapat menghadirkan kemeriahan serupa. Penyelenggaraan Asian Games maupun Asian Para Games ini akan menjadi pengalaman tersendiri bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk bersaing menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Sedangkan Raja Sapta Oktohari (Ketua INAPGOC) dalam keterangannya mengatakan bahwa penyandang disabilitas nantinya akan difasilitasi oleh komunitasnya masing-masing untuk memperoleh akses gratis ke dalam lokasi pertandingan. Pihak INAPGOC akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. "Kami melalui badan dari Kementerian Sosial. Mekanisme tiketnya nanti dibuat skemanya, tetapi kita memilih untuk ke kelompok-kelompok (komunitas) untuk sampai ke tangan yang tepat," ujar Oktohari. (johara/yp)