BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kota Cirebon mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dipandang sebagai salah satu prioritas utama daerah, khususnya dalam memastikan tumbuh kembang anak sekolah serta perlindungan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat tata kelola Program MBG di daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Baca Juga: BGN Puji SPPG Margomulyo Seyegan, Limbah MBG Disulap Bio Solar dan Pupuk
Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam forum tersebut dipaparkan pula standar pemenuhan gizi yang wajib dipenuhi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, termasuk aspek keamanan pangan dan kualitas layanan.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, rapat koordinasi ini menekankan pentingnya pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema kemitraan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap mengedepankan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal. Sayuran, ikan, dan ayam dari daerah diharapkan menjadi bagian utama rantai pasok program tersebut, dengan pendampingan pemerintah hingga tingkat desa.
“Forum ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah daerah menjadi penggerak implementasi di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan dalam arahannya.
Menko Pangan juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap aman dan bernilai gizi tinggi.
"Keberlanjutan layanan SPPG, termasuk kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi, harus menjadi perhatian serius," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Program MBG harus mampu meningkatkan daya saing daerah, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial.
