OTT Bupati Bekasi Dinilai Berpotensi Perpanjang Krisis Internal PDIP

Jumat 19 Des 2025, 21:07 WIB
Suasana rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, tampak sepi dan dijaga oleh belasan Satpol PP usai terjaring OTT KPK. (Sumber: Poskota/Nurpini Aulia Rapika)

Suasana rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, tampak sepi dan dijaga oleh belasan Satpol PP usai terjaring OTT KPK. (Sumber: Poskota/Nurpini Aulia Rapika)

KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Peneliti senior Lembaga Survei Median, Ade Irfan Abdurrahman, menilai kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang berpotensi memperpanjang krisis internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kasus ini juga menjadi beban persoalan internal partai berlambang kepala banteng tersebut. 

"Pasti kasus ini menambah krisis bagi internal PDIP, karena itu PDIP perlu mengambil langkah disiplin organisasi yang cepat untuk meminimalisir dampak isu ini," ujar Ade Irfan, saat dihubungi, Jumat, 19 Desember 2025.

Ke depan, Ade mendorong PDIP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen calon kepala daerah, khususnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menilai proses seleksi harus lebih ketat dan selektif agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Baca Juga: Selain Bupati, Ayah Ade Kuswara Kunang Juga Terjaring OTT KPK

“Kasus OTT ini seharusnya menjadi pelajaran penting. Sistem rekrutmen Pilkada PDIP perlu diperketat untuk memastikan kader yang diusung benar-benar memiliki integritas,” jelas Ade Irfan.

Namun demikian, kata Ade Irfan, kasus dugaan korupsi  tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap citra Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Menurutnya, meskipun KDM kerap terlihat bersama kepala daerah di wilayahnya, secara struktural posisi gubernur tetap terpisah dari perilaku dan tindakan bupati di bawahnya.

“Sebagai gubernur, posisi KDM jelas terpisah dari perilaku bupati di bawahnya. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana KDM menyikapi OTT ini,” kata Ade.

Ade Irfan bahkan menilai, pada kondisi tertentu, kasus OTT Bupati Bekasi justru dapat memperkuat persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan KDM yang selama ini dikenal aktif turun langsung ke lapangan dan kerap mengambil alih persoalan teknis pemerintahan.

“Kasus ini bisa secara tidak langsung memvalidasi gaya kepemimpinan KDM. Publik akan melihat bahwa intervensi yang selama ini dilakukan memang diperlukan, karena terbukti masih ada kepala daerah di bawahnya yang belum bersih,” terang Ade Irfan.

Sebelumnya, Bupati Bekasi Ade Kuswara terjaring OTT oleh KPK, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,.pada Kamis, 18 Desember 2025. Tim penyidik KPK juga terlihat menyegel dua pintu masuk ruang kerja Bupati Bekasi. Selain Ade, sembilan orang lainnya turut diamankan, meski identitas mereka masih belum diungkap ke publik.


Berita Terkait


News Update