POSKOTA.CO.ID - Pemecahan sertifikat tanah kerap dibutuhkan masyarakat saat hendak membagi satu bidang lahan menjadi beberapa bagian. Proses legalitas pertanahan ini dilakukan secara resmi melalui Kantor Pertanahan setempat yang bergerak di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Agar pengajuan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala administrasi, pemegang hak atas tanah perlu menyiapkan sejumlah kelengkapan berkas sejak awal sebelum datang ke kantor layanan pertanahan. Berikut rincian persyaratan dokumen hingga alur pengurusan pemecahan sertifikat tanah sesuai ketentuan resmi ATR/BPN.
Dokumen Syarat Pemecahan Sertifikat Tanah
Mengutip laman resmi Kementerian ATR/BPN, pemohon wajib melengkapi sejumlah berkas utama saat hendak mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah. Dokumen dasar yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut.
- Sertifikat tanah asli.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemilik tanah.
- Surat permohonan pemecahan tanah.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun terakhir dan bukti pelunasan.
Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Balik Nama Sertifikat Tanah lewat Kantor Pertanahan ATR/BPN, Ini Syaratnya
Selain empat dokumen utama tersebut, terdapat berkas tambahan yang wajib disertakan untuk keperluan maupun kondisi tertentu, yakni sebagai berikut.
- Untuk pengembang: Pemohon perlu melampirkan rencana tapak atau site plan dari pemerintah daerah setempat.
- Untuk tanah warisan: Pemohon melampirkan surat keterangan waris atau akta waris serta surat kematian pemilik sebelumnya.
Tahapan Cara Mengurus Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan
Setelah seluruh berkas persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon dapat langsung mendatangi kantor layanan pertanahan untuk memproses pemecahan sertifikat sesuai prosedur. Adapun tahapan pengurusan pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan meliputi langkah-langkah berikut.
- Mendatangi Kantor Pertanahan: Pemohon datang ke Kantor Pertanahan sesuai dengan lokasi tanah yang akan dipecah dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.
- Mengajukan Permohonan Pemecahan Sertifikat: Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas loket untuk diperiksa kelengkapannya. Pemohon juga perlu menyampaikan rencana pembagian bidang tanah yang akan dipecah.
- Menentukan Jadwal Pengukuran Tanah: Pemohon mendiskusikan jadwal pengukuran tanah dengan petugas. Sebelum pengukuran dilakukan, pemohon perlu memastikan tanda batas tanah sudah terpasang.
- Mengikuti Proses Pengukuran Tanah: Petugas melakukan pengukuran terhadap bidang tanah bersama dengan pemohon. Hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar penyusunan peta bidang tanah baru sesuai pembagian yang diajukan.
- Menunggu Penerbitan Sertifikat Baru: Setelah pengukuran dan penyusunan peta bidang selesai, Kantor Pertanahan melanjutkan proses administrasi serta pembukaan hak untuk masing-masing bidang tanah hasil pemecahan.
- Mengambil Sertifikat Hasil Pemecahan: Setelah seluruh proses selesai, pemohon dapat mengambil sertifikat baru melalui loket penyerahan Kantor Pertanahan.
Baca Juga: Syarat dan Cara Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian
Sebagai catatan tambahan, masyarakat perlu memperhatikan perbedaan istilah antara pemecahan dan pemisahan sertifikat tanah agar tidak keliru saat mengajukan permohonan. Pada proses pemecahan, seluruh bidang induk dibagi habis menjadi beberapa bidang baru, sedangkan pada pemisahan hanya sebagian bidang yang dipisahkan sehingga bidang induk masih tersisa. (M7)
