Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Peran Baznas Jawa Barat sebagai Garda Terdepan Persoalan Sosial

Jumat 20 Nov 2026, 17:10 WIB
Potret Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Sumber: Istimewa)
Potret Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Sumber: Istimewa)

BANDUNG,  POSKOTA.CO.ID -  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk bertindak lebih cepat dalam merespons persoalan sosial warga.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak boleh berhenti pada seremoni penghimpunan dana, melainkan harus terintegrasi sebagai solusi nyata pengentasan kesenjangan ekonomi di daerah.

Arahan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa KDM ini dalam Rapat Koordinasi Baznas se-Jawa Barat di Bandung, Kamis, 19 November 2026. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid, Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas RI Rizaludin Kurniawan, serta seluruh jajaran pengurus Baznas daerah se-Jawa Barat.

“Baznas harus menjadi ruang layanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Setiap persoalan harus bisa diverifikasi dan ditangani,” tegas Dedi Mulyadi di hadapan peserta rapat.

Baca Juga: Baznas Raih Anugerah Media Humas 2026

Esensi Zakat untuk Keadilan Sosial

Menurut Dedi, instrumen zakat memikul tanggung jawab sosial yang jauh lebih luas. Zakat harus mampu menjadi jembatan kepedulian antara kelompok masyarakat yang mapan secara ekonomi dengan warga prasejahtera.

Dengan tata kelola yang tepat sasaran, penyaluran dana umat ini diyakini mampu mempercepat penyelesaian ketimpangan sosial yang masih terjadi di berbagai pelosok Jawa Barat.

Ia pun berharap forum koordinasi ini menjadi titik balik bagi para amilin (pengelola zakat) untuk memperkuat keteladanan serta meningkatkan standar pelayanan publik di lapangan.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menekankan pentingnya perluasan jaringan kerja sama.

Baca Juga: Raker UPZ 2026, Baznas Perkuat Pengumpulan Zakat yang Optimal dan Berdampak

Ia menilai, akselerasi program Baznas di suatu wilayah sangat bergantung pada kuatnya sinergi dengan kepala daerah setempat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kementerian, organisasi profesi, hingga sektor swasta.

“Baznas kabupaten, kota, dan provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan kepala daerah itu percepatannya luar biasa. Karena itu, kolaborasi UPZ dengan dinas-dinas dan unit kerja lain, termasuk perusahaan swasta, harus kita tingkatkan,” jelas Sodik.

Ke depan, Baznas se-Jawa Barat ditargetkan mampu menyelaraskan seluruh program kerjanya dengan agenda pemerintah daerah, terutama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Melalui peningkatan profesionalisme tersebut, Baznas diharapkan tumbuh menjadi lembaga yang semakin dipercaya, mudah dijangkau, dan menjadi kebanggaan masyarakat.


Berita Terkait


News Update