POSKOTA.CO.ID - Pemerintah menargetkan pembukaan seleksi CPNS tahun 2026 pada akhir November 2026 dengan perkiraan kuota sekitar 150 ribu formasi. Menyambut agenda seleksi nasional tersebut, Ombudsman RI memastikan akan mengawal seluruh tahapan rekrutmen dan menyiapkan posko pengaduan di tingkat pusat hingga 34 kantor perwakilan provinsi guna mencegah praktik maladministrasi.
Komitmen pengawasan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, dalam konferensi pers bertajuk "Mengawal Rekrutmen ASN yang Bebas Maladministrasi" di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Radian, pengawalan terhadap proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini menjadi langkah mendesak mengingat besarnya skala rekrutmen, rencana peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027, serta tingginya catatan keluhan masyarakat pada seleksi tahun-tahun sebelumnya.
"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," tegas Radian Syam, dikutip Jumat (13/11).
Baca Juga: Perbedaan CPNS 2026 dan 2027, Mulai Jadwal hingga Sasaran Pesertanya
Ombudsman Catat 1.790 Laporan Seleksi CASN Sejak 2022
Ombudsman RI mencatat tingginya keluhan publik terhadap tata kelola seleksi aparatur sipil negara dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 hingga 12 November 2026, Ombudsman menerima total 1.790 laporan masyarakat terkait penyelenggaraan seleksi CASN.
Dari keseluruhan aduan tersebut, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten maupun kota. Adapun rincian sebaran laporan per tahun registrasi meliputi:
- Tahun 2022: 280 laporan
- Tahun 2023: 275 laporan
- Tahun 2024: 610 laporan
- Tahun 2025: 534 laporan
- Tahun 2026: 91 laporan (ongoing)
"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian Syam.
Baca Juga: CPNS 2026 Dibuka November, Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Daftarnya
Pemetaan 6 Titik Rawan dan Masalah Berulang Seleksi CASN
Untuk meminimalkan risiko kecurangan maupun kelalaian administratif pada rekrutmen CPNS 2026, Ombudsman RI memetakan enam titik rawan dari awal hingga akhir tahapan seleksi:
- Penetapan Formasi: Risiko munculnya alokasi formasi yang tidak sesuai kebutuhan riil instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir.
- Pengumuman dan Pendaftaran: Persyaratan yang rumit dan multitafsir, ditambah potensi gangguan teknis pada sistem pendaftaran.
- Seleksi Administrasi dan Sanggah: Proses verifikasi berkas yang tidak seragam antar petugas serta jawaban masa sanggah yang tidak disampaikan tepat waktu.
- Seleksi Kompetensi: Pelaksanaan tes non-CAT (Computer Assisted Test) yang dinilai kurang transparan serta penggunaan perangkat maupun fasilitas ujian yang tidak standar.
- Pengumuman Hasil dan Pemberkasan: Perubahan jadwal seleksi secara mendadak serta adanya indikasi campur tangan pihak lain.
- Penetapan NIP dan Pengangkatan: Penundaan berlarut dalam penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) maupun penerbitan surat pengangkatan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos.
Baca Juga: Polisi Hutan Jadi Formasi Prioritas CPNS 2026, Ini Peran dan Lingkup Pekerjaannya
Di luar enam tahapan tersebut, Ombudsman juga menyoroti persoalan yang kerap berulang pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Masalah tersebut mencakup perubahan jadwal secara tiba-tiba, perbedaan pemahaman verifikator dalam memaknai regulasi antarinstansi, hingga kebijakan optimalisasi yang seharusnya diumumkan sejak awal.
Pada aspek pengelolaan pengaduan, Ombudsman menemukan penundaan berlarut oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) dalam menindaklanjuti keluhan peserta serta layanan help desk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang kerap belum memberikan solusi konkret. Oleh karena itu, Ombudsman merekomendasikan penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta kolaborasi lintas instansi bersama KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Posko Pengaduan dan Cara Melapor ke Ombudsman RI
Guna mempermudah akses pelaporan bagi peserta seleksi maupun masyarakat luas, Ombudsman RI akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat Jakarta Selatan serta di 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, pelapor diimbau menempuh alur pengaduan berikut apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam seleksi CPNS maupun PPPK:
- Sampaikan Keberatan ke Instansi Penyelenggara: Gunakan terlebih dahulu mekanisme masa sanggah atau kanal pengaduan resmi milik instansi penyelenggara seleksi.
- Laporkan ke Ombudsman RI: Apabila keberatan tidak diselesaikan secara patut, siapkan identitas diri, kronologi lengkap kejadian, beserta bukti pendukung untuk diteruskan ke Ombudsman RI.
- Tindak Lanjut Pemeriksaan: Ombudsman akan memeriksa laporan sesuai ketentuan yang berlaku dan seluruh layanan pengaduan tidak dipungut biaya alias gratis.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui sejumlah kanal resmi Ombudsman RI berikut:
Baca Juga: Kabar Terbaru CPNS 2026, KemenPANRB Perkirakan 150 Ribu Formasi
- Call Center: 137
- Telepon Bebas Pulsa: 08001 137 137
- WhatsApp: 0821-3737-3737
- Laman Resmi: www.ombudsman.go.id
- Media Sosial: @OmbudsmanRI137
- Tatap Muka: Datang langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Ombudsman RI terdekat. (m6)
