POSKOTA.CO.ID - Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.
Sinyal Konsultasi Presiden Prabowo dengan Partai Koalisi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa penentuan dua kandidat calon wakil presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, merujuk pada ketentuan Undang-Undang MD3, Presiden berhak dan berencana berunding terlebih dahulu dengan jajaran pimpinan partai koalisi.
Sinyal tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Meski belum ada jadwal pasti kapan pertemuan koalisi berlangsung, Yusril menyebut langkah komunikasi politik itu dinilai wajar sebelum nama-nama kandidat disodorkan ke parlemen.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu," kata Yusril, dikutip Jumat (13/11).
Baca Juga: Gibran Hadirkan Pedagang UMKM ke Istana Wapres saat Momen Pengunduran Diri
Isi Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Kedatangan Gibran ke Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis pukul 11.26 WIB disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta tujuh Wakil Ketua MPR, di antaranya Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Selain diserahkan ke MPR, salinan surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Dalam pokok surat yang dibacakan Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029 atas permintaan sendiri. Tidak tercantum alasan spesifik di balik keputusan tersebut, selain komitmen untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan kepentingan nasional.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," tulis Gibran dalam suratnya, Kamis (12/11).
Jadwal Rapat Gabungan MPR dan Tenggat 14 Hari Pengajuan Nama
Merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif sejak jabatan tersebut dinyatakan kosong. Usai menggelar Rapat Pimpinan, MPR menjadwalkan Rapat Gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada hari ini, Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB.
Baca Juga: Rincian Harta Kekayaan Gibran Sebelum Mundur dari Wapres, Tembus Rp27,9 Miliar
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," tegas Ahmad Muzani, Kamis (12/11).
.jpg)
