POSKOTA.CO.ID - Pemerintah menargetkan pembukaan seleksi CPNS tahun 2026 pada akhir November 2026 dengan perkiraan kuota sekitar 150 ribu formasi. Menyambut agenda seleksi nasional tersebut, Ombudsman RI memastikan akan mengawal seluruh tahapan rekrutmen dan menyiapkan posko pengaduan di tingkat pusat hingga 34 kantor perwakilan provinsi guna mencegah praktik maladministrasi.
Komitmen pengawasan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, dalam konferensi pers bertajuk "Mengawal Rekrutmen ASN yang Bebas Maladministrasi" di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Radian, pengawalan terhadap proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini menjadi langkah mendesak mengingat besarnya skala rekrutmen, rencana peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027, serta tingginya catatan keluhan masyarakat pada seleksi tahun-tahun sebelumnya.
"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," tegas Radian Syam, dikutip Jumat (13/11).
Baca Juga: Perbedaan CPNS 2026 dan 2027, Mulai Jadwal hingga Sasaran Pesertanya
Ombudsman Catat 1.790 Laporan Seleksi CASN Sejak 2022
Ombudsman RI mencatat tingginya keluhan publik terhadap tata kelola seleksi aparatur sipil negara dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 hingga 12 November 2026, Ombudsman menerima total 1.790 laporan masyarakat terkait penyelenggaraan seleksi CASN.
Dari keseluruhan aduan tersebut, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten maupun kota. Adapun rincian sebaran laporan per tahun registrasi meliputi:
- Tahun 2022: 280 laporan
- Tahun 2023: 275 laporan
- Tahun 2024: 610 laporan
- Tahun 2025: 534 laporan
- Tahun 2026: 91 laporan (ongoing)
"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian Syam.
Baca Juga: CPNS 2026 Dibuka November, Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Daftarnya
Pemetaan 6 Titik Rawan dan Masalah Berulang Seleksi CASN
Untuk meminimalkan risiko kecurangan maupun kelalaian administratif pada rekrutmen CPNS 2026, Ombudsman RI memetakan enam titik rawan dari awal hingga akhir tahapan seleksi:
- Penetapan Formasi: Risiko munculnya alokasi formasi yang tidak sesuai kebutuhan riil instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir.
- Pengumuman dan Pendaftaran: Persyaratan yang rumit dan multitafsir, ditambah potensi gangguan teknis pada sistem pendaftaran.
- Seleksi Administrasi dan Sanggah: Proses verifikasi berkas yang tidak seragam antar petugas serta jawaban masa sanggah yang tidak disampaikan tepat waktu.
- Seleksi Kompetensi: Pelaksanaan tes non-CAT (Computer Assisted Test) yang dinilai kurang transparan serta penggunaan perangkat maupun fasilitas ujian yang tidak standar.
- Pengumuman Hasil dan Pemberkasan: Perubahan jadwal seleksi secara mendadak serta adanya indikasi campur tangan pihak lain.
- Penetapan NIP dan Pengangkatan: Penundaan berlarut dalam penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) maupun penerbitan surat pengangkatan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos.
Baca Juga: Polisi Hutan Jadi Formasi Prioritas CPNS 2026, Ini Peran dan Lingkup Pekerjaannya
