POSKOTA.CO.ID - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Putusan pemberhentian itu ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 10 November 2026.
Meski demikian, Ahrie tidak menerima begitu saja keputusan hasil sidang etik tersebut.
Ia menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh komisi etik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya pengajuan banding tersebut.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Johnny menjelaskan, pengajuan banding tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," ujarnya.
Dalam perkara tersebut, Ahrie sebelumnya diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Ia diduga menggunakan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri secara ilegal.
Kasus tersebut lalu menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Ahrie bersama tiga jenderal Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam perkara pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal itu, Ahrie Sonta disangkakan melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu aturan yang menjadi dasar adalah Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang turut menjadi dasar penanganan perkara tersebut.
Lantas, siapa pengganti Irjen Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi PTDH?
Apakah Mabes Polri sudah menyiapkan pejabat baru untuk mengisi posisi Kepala Divisi Hukum? Simak informasi terbarunya
Siapa Pengganti Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai Kadivkum Polri?
Jabatan Kadivkum Polri merupakan salah satu posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.
Divisi tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan fungsi pembinaan dan dukungan hukum bagi institusi kepolisian.
Keberadaan pejabat yang memimpin divisi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi hukum di lingkungan Polri tetap berjalan.
Namun, hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri mengenai nama pejabat definitif yang ditunjuk untuk menggantikan Ahrie Sonta Nasution.
Belum terdapat pula pengumuman mengenai siapa perwira tinggi yang akan mendapatkan penugasan untuk mengisi posisi Kadivkum Polri tersebut.
Dengan demikian, nama pengganti Irjen Ahrie Sonta belum dapat dipastikan.
Publik masih perlu menunggu pengumuman resmi dari Mabes Polri mengenai keputusan penempatan pejabat baru.
Sementara itu, Ahrie telah menyatakan banding atas putusan sidang etik yang menjatuhkan sanksi PTDH terhadap dirinya.
Perkembangan proses banding dan keputusan organisasi terkait pengisian jabatan Kadivkum Polri menjadi dua hal yang masih dinantikan setelah putusan tersebut.
