POSKOTA.CO.ID - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Putusan pemberhentian itu ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 10 November 2026.
Meski demikian, Ahrie tidak menerima begitu saja keputusan hasil sidang etik tersebut.
Ia menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh komisi etik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya pengajuan banding tersebut.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Johnny menjelaskan, pengajuan banding tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," ujarnya.
Dalam perkara tersebut, Ahrie sebelumnya diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Ia diduga menggunakan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri secara ilegal.
