Kasus tersebut lalu menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Ahrie bersama tiga jenderal Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam perkara pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal itu, Ahrie Sonta disangkakan melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu aturan yang menjadi dasar adalah Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang turut menjadi dasar penanganan perkara tersebut.
Lantas, siapa pengganti Irjen Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi PTDH?
Apakah Mabes Polri sudah menyiapkan pejabat baru untuk mengisi posisi Kepala Divisi Hukum? Simak informasi terbarunya
Siapa Pengganti Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai Kadivkum Polri?
Jabatan Kadivkum Polri merupakan salah satu posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.
Divisi tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan fungsi pembinaan dan dukungan hukum bagi institusi kepolisian.
Keberadaan pejabat yang memimpin divisi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi hukum di lingkungan Polri tetap berjalan.
