POSKOTA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membuktikan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik (KIP) demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Tak sekadar wacana, langkah ini direalisasikan mulai dari pembaruan regulasi hingga tingkat desa, pengoptimalan media sosial, hingga menjaga kualitas pelayanan publik secara konsisten.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Bima menekankan bahwa akses informasi yang transparan merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang sehat.
Menurutnya, keterbukaan informasi memegang peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan mutu layanan publik, serta mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun," ujar Bima dalam pemaparannya.
Salah satu terobosan konkret Kemendagri dalam mendukung transparansi adalah penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Aturan baru ini menjadi tonggak penting karena memperluas jangkauan keterbukaan informasi hingga ke level pemerintah desa.
Melalui Permendagri ini, mekanisme evaluasi, standar pelayanan, serta fungsi pembinaan dan pengawasan secara berjenjang diatur lebih jelas dan terstruktur.
Baca Juga: Genjot Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Percepat Digitalisasi UMKM
Langkah ini juga dibarengi dengan konsistensi capaian kerja. Kemendagri mencatat rekor sukses mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Tingkat penyelesaian permohonan informasi publik pun menunjukkan kinerja signifikan: mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen hingga September 2026.
