Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Kemendagri Dorong Transparansi hingga Level Desa

Rabu 11 Nov 2026, 12:39 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. (Sumber: Istimewa)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. (Sumber: Istimewa)

Untuk menjangkau masyarakat luas, Kemendagri memanfaatkan jajaran aset digitalnya mulai dari Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, hingga YouTube.

Kanal-kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran berita, tetapi juga sebagai ruang interaktif untuk menyerap aspirasi warga secara real-time.

“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelas Bima.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Kunci Hadapi Tantangan Global dan Perkuat Daya Saing Nasional

Strategi penjangkauan ini juga didorong ke 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui asistensi, bimbingan teknis (bimtek), serta evaluasi berkala terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat.

Tak berhenti di situ, Kemendagri mengimbangi penyebaran informasi dengan sistem pemantauan media (media monitoring) yang ketat. Pemetaan sentimen publik ini dijadikan basis data untuk merumuskan respons kebijakan secara proaktif dan terukur.

Pendekatan ini turut diterapkan dalam pengawasan isu-isu krusial. Salah satunya dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Melalui pantauan media yang intensif, perkembangan penanganan bencana dan aspirasi publik dapat direspon dengan cepat, akurat, serta transparan.


Berita Terkait


News Update