Untuk menjangkau masyarakat luas, Kemendagri memanfaatkan jajaran aset digitalnya mulai dari Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, hingga YouTube.
Kanal-kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran berita, tetapi juga sebagai ruang interaktif untuk menyerap aspirasi warga secara real-time.
“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelas Bima.
Strategi penjangkauan ini juga didorong ke 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui asistensi, bimbingan teknis (bimtek), serta evaluasi berkala terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat.
Tak berhenti di situ, Kemendagri mengimbangi penyebaran informasi dengan sistem pemantauan media (media monitoring) yang ketat. Pemetaan sentimen publik ini dijadikan basis data untuk merumuskan respons kebijakan secara proaktif dan terukur.
Pendekatan ini turut diterapkan dalam pengawasan isu-isu krusial. Salah satunya dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Melalui pantauan media yang intensif, perkembangan penanganan bencana dan aspirasi publik dapat direspon dengan cepat, akurat, serta transparan.
