POSKOTA.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan rincian endorse Raffi Ahmad senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian RI yang diduga menggunakan APBN.
Anggaran pemerintah senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar itu digunakan untuk pengadaan jasa influencer kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) lewat siaran pers yang dirilis pada Senin, 9 November 2026.
"Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad," tulis ICW, dikutip pada Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga: Seret Nama Mantan Kapolri, 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Minta Perlindungan LPSK
Dalam temuannya, ICW mengungkap dua kementerian yang tercatat memesan jasa endorse kepada Raffi Ahmad adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan dokumen yang beredar, Kemendikbudristek melakukan pengadaan jasa influencer kepada Raffi Ahmad pada 2024. Sementara, endorse oleh KKP dilakukan pada 2025 hingga 2026.
Sebanyak lima paket pengadaan oleh Kemendikbudristek dan kontrak tiga paket dari KKP mencakup penayangan konten di akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad pada sejumlah acara.
ICW mengatakan bahwa informasi tersebut didapatnya dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Rincian Biaya Endorse Raffi Ahmad dari APBN
Berikut ini rincian pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang bersumber dari APBN dan melibatkan Raffi Ahmad.
Baca Juga: Profil Raja Juli Antoni, Mundur dari Sekjen PSI demi Fokus Jadi Menteri Kehutanan
1. Paket Endorse Kemendikbudristek
Sebanyak lima paket yang dipesan Kemendikbudristek berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Berikut ini rinciannya.
- Penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902.
- Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 sebesar Rp575.655.000.
- Pengadaan kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp2.521.329.200.
- Penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
Total: Rp3.900.000.002
2. Paket Endorse KKP
Pengadaan jasa dari KKP masing-masing dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Pengadaan influencer engagement dengan anggaran Rp3.596.955.000
- Pengadaan influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan anggaran Rp3.600.000.000
- Pengadaan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna dengan anggaran Rp3.600.000.000
Total: Rp10.796.955.000
Apabila dijumlahkan total anggaran yang digelontorkan untuk lima paket endorse dari Kemendikbudristek dan tiga paket endorse KKP kepada Raffi Ahmad berjumlah Rp14.696.955.002.
ICW Desak Transparansi Dokumen dan Pengauditan
Dalam keterangan resminya, ICW mempertanyakan urgensi pemesanan paket endorse terhadap influencer oleh kementerian di tengah kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto lewat Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pengadaan jasa influencer dengan nominal fantastis dinilai tidak konsisten dengan kebijakan penghematan anggaran yang digaungkan.
Baca Juga: Titik Lokasi Demo 10 November 2026 di Seluruh Indonesia, Ada Jakarta hingga Surabaya
Terlebih, sejumlah kementerian memiliki biro humas dan fasilitas komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak lagi harus menggunakan jasa pihak eksternal.
Atas temuannya, ICW meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan Raffi Ahmad serta mendesak KKP dan Kemendikbudristek untuk mempublikasikan dokumen pengadaan tersebut kepada masyarakat.
Transparansi dokumen tersebut meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal KKP dan Kemendikbudristek melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kewajaran harga, mekanisme pembayaran, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas masing-masing kementerian.
