Sebanyak lima paket yang dipesan Kemendikbudristek berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Berikut ini rinciannya.
- Penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902.
- Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 sebesar Rp575.655.000.
- Pengadaan kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp2.521.329.200.
- Penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
Total: Rp3.900.000.002
2. Paket Endorse KKP
Pengadaan jasa dari KKP masing-masing dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Pengadaan influencer engagement dengan anggaran Rp3.596.955.000
- Pengadaan influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan anggaran Rp3.600.000.000
- Pengadaan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna dengan anggaran Rp3.600.000.000
Total: Rp10.796.955.000
Apabila dijumlahkan total anggaran yang digelontorkan untuk lima paket endorse dari Kemendikbudristek dan tiga paket endorse KKP kepada Raffi Ahmad berjumlah Rp14.696.955.002.
ICW Desak Transparansi Dokumen dan Pengauditan
Dalam keterangan resminya, ICW mempertanyakan urgensi pemesanan paket endorse terhadap influencer oleh kementerian di tengah kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto lewat Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pengadaan jasa influencer dengan nominal fantastis dinilai tidak konsisten dengan kebijakan penghematan anggaran yang digaungkan.
Baca Juga: Titik Lokasi Demo 10 November 2026 di Seluruh Indonesia, Ada Jakarta hingga Surabaya
Terlebih, sejumlah kementerian memiliki biro humas dan fasilitas komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak lagi harus menggunakan jasa pihak eksternal.
Atas temuannya, ICW meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan Raffi Ahmad serta mendesak KKP dan Kemendikbudristek untuk mempublikasikan dokumen pengadaan tersebut kepada masyarakat.
Transparansi dokumen tersebut meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal KKP dan Kemendikbudristek melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
