POSKOTA.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan penelusuran ICW, total nilai pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan ini berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tercantum dalam portal resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), data.inaproc.id. ICW menelusuri data pengadaan kementerian dan lembaga pemerintah untuk periode anggaran 2023 hingga 2026.
Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat dua instansi yang tercatat memberikan pekerjaan kepada PT Rans Animasi Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga: Proyek Flyover UI Bikin Margonda Macet Parah, Satlantas Depok Siapkan Skema Ururai Lalin
ICW Temukan Kontrak Influencer dari Dua Kementerian
ICW mencatat Kemendikbudristek memberikan lima paket pekerjaan kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024. Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket pekerjaan dalam periode 2025 hingga 2026.
Pekerjaan tersebut berkaitan dengan promosi dan publikasi melalui sejumlah platform digital. Beberapa di antaranya berupa penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam berbagai kegiatan.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis ICW dalam keterangan pers, Senin (9/11/2026).
Hubungan Kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad
Dalam laporannya, ICW juga menelusuri struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan dokumen perusahaan yang ditelusuri, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad diketahui memiliki mayoritas saham di perusahaan induk tersebut. Ia juga tercatat memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung serta menduduki posisi komisaris.
KKP Kucurkan Anggaran Rp10,8 Miliar Selama Dua Tahun
Salah satu bagian yang mendapat perhatian ICW adalah nilai pengadaan jasa influencer oleh KKP. Lembaga tersebut mencatat kementerian ini mengalokasikan anggaran Rp7,2 miliar untuk dua paket pekerjaan pada 2025.
Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan satu paket pekerjaan senilai Rp3,6 miliar. Jika digabungkan, nilai kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar dalam dua tahun anggaran.
ICW menilai pengadaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama karena pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja negara.
“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar,” terang ICW.
Baca Juga: Polisi Siagakan Personel Gabungan Amankan Demo Hari Ini di Jakarta, DPR hingga Monas jadi Prioritas
Tiga Hal yang Menjadi Sorotan ICW
Dari hasil penelusurannya, terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian ICW:
1. Transparansi pengadaan: Rincian paket pekerjaan dan penggunaan anggaran perlu mendapat perhatian publik.
2. Prioritas belanja negara: Pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah dinilai perlu dikaji di tengah kebijakan penghematan anggaran.
3. Konsistensi efisiensi: ICW mempertanyakan kebijakan pemerintah ketika penghematan turut berdampak pada pelayanan publik, tetapi belanja promosi bernilai besar masih dilakukan kementerian.
Temuan ICW ini kembali membuka pembahasan mengenai prioritas penggunaan uang negara. Besarnya anggaran pengadaan jasa influencer tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi transparansi mengenai tujuan, manfaat, dan hasil pekerjaan tetap penting untuk dipastikan.
Publik pun perlu mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas pengadaan tersebut agar penggunaan anggaran kementerian benar-benar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi belanja negara.
