ICW menilai pengadaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama karena pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja negara.
“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar,” terang ICW.
Baca Juga: Polisi Siagakan Personel Gabungan Amankan Demo Hari Ini di Jakarta, DPR hingga Monas jadi Prioritas
Tiga Hal yang Menjadi Sorotan ICW
Dari hasil penelusurannya, terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian ICW:
1. Transparansi pengadaan: Rincian paket pekerjaan dan penggunaan anggaran perlu mendapat perhatian publik.
2. Prioritas belanja negara: Pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah dinilai perlu dikaji di tengah kebijakan penghematan anggaran.
3. Konsistensi efisiensi: ICW mempertanyakan kebijakan pemerintah ketika penghematan turut berdampak pada pelayanan publik, tetapi belanja promosi bernilai besar masih dilakukan kementerian.
Temuan ICW ini kembali membuka pembahasan mengenai prioritas penggunaan uang negara. Besarnya anggaran pengadaan jasa influencer tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi transparansi mengenai tujuan, manfaat, dan hasil pekerjaan tetap penting untuk dipastikan.
Publik pun perlu mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas pengadaan tersebut agar penggunaan anggaran kementerian benar-benar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi belanja negara.
