Filep menggarisbawahi sejumlah standar sarana fisik yang wajib dipenuhi pemerintah, di antaranya:
- Ruang belajar representatif dan asrama (putra/putri) yang aman
- Perpustakaan dan laboratorium komputer
- Fasilitas kesehatan, sarana olahraga, dan ruang makan
- Akses internet, air bersih, dan sanitasi layak
- Rumah dinas bagi guru dan tenaga kependidikan
Guna menjamin akuntabilitas publik, Filep meminta pemerintah pusat membuka peta jalan (roadmap) pembangunan Sekolah Rakyat secara transparan. Informasi mengenai alokasi anggaran APBN, kesiapan lahan, sebaran lokasi, hingga target penyelesaian harus dapat diakses publik.
Ia memastikan Komite III DPD RI akan mengawal ketat efektivitas anggaran dan keberlanjutan program ini, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembebasan lahan dan pemenuhan guru.
"Papua bukan tanah kosong. Anak-anak Papua adalah bagian dari masa depan Indonesia. Sekolah Rakyat harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara adil. Kita bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan Indonesia yang lebih setara," pungkasnya.
