JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jakarta menyoroti alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) BUMD sebesar Rp5,97 triliun dalam RAPBD TA 2027.
Kritik tersebut disampaikan lantaran target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah (dividen) yang dipatok hanya sebesar Rp876,28 miliar.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Jakarta, Syahroni menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat timpang daripada nilai suntikan modal negara.
"Suntikan modal triliunan rupiah tiap tahun tidak sebanding dengan dividen yang masuk. BUMD jangan cuma jadi entitas yang membebani fiskal daerah," kata Syahroni, Senin, 19 Oktober 2026.
Baca Juga: Atasi Darurat Sampah, DPRD Jakarta Kaji Regulasi soal Kontribusi Perusahaan Swasta
Dalam rincian RAPBD 2027, alokasi PMD terbesar dikucurkan untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp4,61 triliun dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp1,35 triliun.
Pemprov Jakarta didesak membeberkan kalkulasi kebutuhan modal, target kinerja, hingga kepastian indikator Return on Investment (ROI) bagi daerah.
Pihaknya juga meminta kejelasan roadmap atau peta bisnis terukur dari manajemen BUMD penerima modal agar tidak terus bergantung pada anggaran daerah.
"BUMD penerima wajib mempresentasikan roadmap bisnis yang rasional dan tidak sekadar 'menyusu' pada APBD," ujarnya.
Baca Juga: DBD Tembus 1.314 Kasus, DPRD Jakarta Desak Pemprov DKI Siagakan Fasilitas Kesehatan
Pengawasan Bayar Cicilan Utang Rp1,88 Triliun
Selain masalah dividen, Fraksi PAN mempertanyakan mekanisme evaluasi serta sanksi tegas bagi jajaran direksi BUMD yang gagal memenuhi target deviden.
Tak hanya fokus pada BUMD, legislatif turut menyoroti kewajiban pembayaran cicilan pokok utang Pemprov Jakarta yang jatuh tempo sebesar Rp1,88 triliun pada 2027.
Pemprov Jakarta juga diminta memastikan skema pembayaran utang tersebut tidak mengganggu ketersediaan pos anggaran pelayanan dasar warga Jakarta.
Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk mengawal pengalokasian anggaran modal daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi publik.
