JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan legislator mendesak Pemprov Jakarta memperketat pengawasan dan memperkuat fasilitas layanan kesehatan guna mengantisipasi ledakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Langkah tegas ini dipicu lonjakan angka kasus DBD di wilayah Jakarta Selatan yang tercatat telah menembus 1.314 kasus hingga September 2026.
Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan diminta tidak sekadar memberikan imbauan pasif, melainkan turun langsung mendampingi warga dalam penanganan lapangan.
“Angka 1.314 kasus ini menjadi peringatan serius. Pemprov DKI harus memperkuat pengawasan dan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai," kata Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, Rabu, 14 Oktober 2026.
Baca Juga: Perkuat Akuntabilitas Anggaran, DPRD Jakarta Gandeng KIP Tingkatkan Transparansi Publik
Yuke menekankan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik wajib dijalankan secara konsisten tanpa sebatas formalitas.
Keterlibatan aktif jajaran ketua RT, RW, lurah, hingga camat dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh lingkungan warga terbebas dari jentik nyamuk.
Selain itu, Sudinkes Jakarta Selatan diminta mengoptimalkan tindakan pengasapan (fogging) yang terukur di kantong-kantong wilayah rawan penularan.
“Kami akan terus memantau ketersediaan ruang rawat, sarana medis, dan obat-obatan agar warga mendapat penanganan yang memadai,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Dorong Kebijakan Terpadu untuk Perkuat Ketahanan Keluarga
Lonjakan Kasus Masih Terkendali Akibat Faktor Musim
Merespons desakan dewan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati mengklaim lonjakan kasus DBD di ibu kota sejauh ini masih dalam batas terkendali.
