JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pejabat strategis Kabinet Merah Putih, Kamis, 15 Okotber 2026, termasuk mengganti Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dengan Letjen TNI Kristomei Sianturi di tengah dugaan korupsi dana bencana.
Langkah perombakan yang dibarengi rotasi wakil menteri serta pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) ini dinilai oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung sebagai sinyal Radical Break Presiden untuk memutus beban politik masa lalu. Berikut rincian perombakan kabinet beserta analisis politiknya.
Perombakan Posisi Kepala BNPB di Tengah Sorotan Kasus Hukum
Pelantikan Kristomei ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pergantian posisi pimpinan BNPB ini terbilang menjadi sorotan hangat lantaran dilakukan tidak lama setelah KPK menetapkan Bima Setyawan yang diketahui merupakan adik dari Kepala BNPB sebelumnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.
Langkah cepat perombakan ini dinilai sebagai upaya tegas dari pihak Istana untuk menjaga integritas dan tata kelola kelembagaan di tubuh BNPB agar fokus pelayanan darurat kebencanaan masyarakat tidak terganggu oleh persoalan hukum perorangan.
Baca Juga: Daftar 9 Pejabat Baru yang Dilantik Prabowo Hari Ini: Ada Wamenhan hingga Kepala BNPB
Selain merombak posisi Kepala BNPB, Presiden Prabowo turut melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi wakil menteri serta memimpin badan baru.
Berdasarkan Keppres Nomor 42/M Tahun 2026 dan Nomor 43/M Tahun 2026, pejabat yang dilantik meliputi Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wamenhan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, serta Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
Pemerintah juga melantik Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta mengangkat Prof. Satyawan Pudyatmoko bersama Mayjen TNI Srianto untuk memimpin lembaga baru, yakni Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan ini dibentuk kembali di bawah koordinasi langsung Presiden untuk memperkuat penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rocky Gerung Sebut Radical Break Presiden
Dinamika perombakan kabinet ini turut mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung. Dalam sebuah tayangan wawancara bersama Rosianna Silalahi, Rocky menilai gelombang perombakan pejabat ini merupakan sinyal awal dari langkah pembersihan atau yang ia sebut sebagai Radical Break.
Rocky menegaskan Prabowo harus berani melangkah independen tanpa terbebani oleh kesepakatan politik masa lalu demi menjaga marwah etika konstitusi dan legitimasi pemerintahannya.
Baca Juga: Letjen Kristomei Sianturi Sebelumnya Menjabat Apa? Ini Profil Kepala BNPB Baru yang Dilantik Prabowo
"Perjanjian politik elektoral 2024 itu dibuat dalam situasi yang berbeda. Begitu kekuasaan berjalan, Presiden menyadari bahwa sebagian dari kontrak politik itu bukan lagi aset, melainkan menjadi liability yang memberatkan integritas pemerintahan," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah tegas di tubuh kabinet sangat diperlukan untuk memastikan program strategis negara berjalan tanpa hambatan korupsi.
"Presiden butuh radical break untuk memutus beban masa lalu. Istana tidak boleh dibiarkan menjadi sarang koruptor, dan perombakan ini adalah sinyal awal bahwa Presiden ingin memulihkan etika publik serta independensi kekuasaannya," lanjut Rocky.
Menurutnya, keberanian untuk melakukan evaluasi berkala terhadap jajaran pejabat merupakan modal utama agar kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih tetap terjaga. (m6)
Baca Juga: Adik Eks Kepala BNPB Terseret Korupsi Dana Bencana, Ini Profil dan Sepak Terjang Bima Setyawan
