Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Berbagai survei digelar jelang dua tahun pemerintahan Prabowo – Gibran. Survei terkait dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sekarang.
Salah satunya, lembaga survei Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Seperti diberitakan, dalam peluncuran laporan tersebut, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah.
Menurut Bhima, persoalan yang banyak dikeluhkan responden meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan penegakan hukum.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Meraih Kebahagiaan Butuh Perjuangan dan Pengorbanan
Survei itu sendiri dilakukan terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli dari berbagai provinsi di Indonesia.
Partai Gerindra telah merespons hasil survei tersebut, di antaranya keberatan atas kesimpulan dan metoda dalam survei. Tentu dengan data beserta argumentasinya.
“Lantas menurut pendapat kalian bagaimana?” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Saya tidak memberikan komen, terlebih jika tidak memiliki kapasitas untuk itu. Tetapi perlu tahu, membaca dan mencermati,”kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Menunggu Langkah KPU dan DPR
“Apa pun hasil survei, rakyat yang lebih tahu dan merasakan hasil program pembangunan. Apakah program yang digulirkan telah memberikan manfaat bagi rakyat atau tidak, seberapa besar manfaat yang didapat. Atau sebaliknya belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rakyat yang dapat merasakan langsung, termasuk soal harga-harga kebutuhan,” urai mas Bro.
“Bukankah survei itu cermin dari persepsi masyarakat?” tanya Yudi.
“Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Meski begitu, biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat,” jelas mas Bro.
“Mungkin enggak hasil survei dibalas dengan survei?” tanya Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Menunggu Masukan Wantimpres
“Mungkin saja, tetapi kita berharap tidak perlu terjadi perang survei yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan publik,” kata Heri.
“Lebih baik sikapi survei, dari lembaga mana pun dengan bijak. Jadikan survei eksternal sebagai pembanding, jika tidak sejalan dengan data internal yang dimiliki pemerintah,” ujar mas Bro.
“Dalam negara demokrasi, survei opini publik itu bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan. Hasilnya patut kita hargai sebagai kritik dan saran,” jelas Heri.
“Jawablah dengan aksi nyata melakukan perbaikan kinerja. Ada atau tidak ada kritik, upaya perbaikan harus terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Rakyat yang akan merasakan hasilnya,” urai mas Bro.
“Setuju Bro. Jangan bergerak karena kritik, jangan pula terhenti melangkah karena kritik,” kata Yudi.
