JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyoroti dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Analis politik dan kebijakan publik Adib Miftahul melihat polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan administrasi pendidikan, melainkan telah masuk ke dalam dinamika politik.
Adib menilai perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran berpotensi menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan politik menjelang kontestasi politik 2029. Menurutnya, isu serupa yang sebelumnya muncul terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini kembali bergulir melalui persoalan dokumen pendidikan Gibran.
"Kalau saya melihat, ini bukan pure karena ingin mencari sebuah kebenaran, tetapi ini kan bridging politik. Ada beberapa pihak yang menikmati isu ini," kata Adib kepada Poskota, Jumat, 2 Oktober 2026.
Baca Juga: Sidang MK Bahas Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Hadirkan Ahli dan Saksi
Menurut Adib, pihak yang berkepentingan terhadap bergulirnya isu tersebut dapat berasal dari berbagai kelompok. Ia menyebut, di antaranya pihak yang ingin mempertahankan posisi tawar politik Jokowi maupun kelompok yang ingin menghambat langkah politik Gibran ke 2029.
"Apakah itu Jokowi sendiri, apakah itu oposisi-oposisi yang enggak formal di luaran sana, atau memang ada orang yang ingin mendongkel posisi kuatnya, atau tawar-menawar Jokowi yang sekarang punya anaknya Gibran ingin diambil alih," ujarnya.
Ia menilai dinamika politik nasional tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perpindahan sejumlah figur dalam reshuffle tidak serta-merta menunjukkan hilangnya seluruh pengaruh politik dari kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi.
Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang itu juga menilai, sejumlah pejabat hanya mengalami perpindahan posisi, seperti Pratikno yang bergeser ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan dan pejabat sebelumnya, yang memimpin KSP, bergeser ke posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.
"Enggak ada yang diganti sebetulnya, ini kan hanya memainkan bidak catur yang dilakukan oleh Pak Prabowo," ucapnya.
