JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penerapan sistem penentuan tingkat kesejahteraan (Desil) oleh Pemprov Jakarta memicu gelombang protes dari kalangan ibu rumah tangga dari keluarga tidak mampu.
Banyak warga mengeluhkan penetapan Desil yang dinilai keliru dan tidak sesuai fakta di lapangan, sehingga berujung pada penghentian pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus anak-anak mereka.
Sejumlah warga mendatangi Posko Pengaduan Desil yang dibuka oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 30 September 2026.
Salah seorang warga Pulo Gadung, Iin (41) mengaku sangat terpukul karena status Desil keluarganya mendadak melonjak ke angka 6 sejak September 2026.
Baca Juga: Kategori Desil Warga Jakarta Naik Tanpa Survei, DPRD DKI Desak Pemprov Buka Mekanisme Sanggah
"Suami saya kerja sekuriti dengan gaji kecil dan kami tinggal di rumah susun sewa Rp865 ribu per bulan. Tapi KJP anak dihapus gara-gara Desil dinaikkan," kata Iin, Rabu, 30 September 2026.
Anak Terpaksa Masuk Sekolah Swasta
Iin membeberkan bahwa akibat pencabutan KJP tersebut, anaknya yang hendak masuk jenjang SMP terpaksa didaftarkan ke sekolah swasta berbiaya mahal agar tidak putus sekolah.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang penetapan data Desil karena banyak warga berpenghasilan pas-pasan justru dianggap mampu oleh sistem.
"Kebutuhan sehari-hari sudah berat, ditambah KJP dihapus karena Desil naik. Kami minta pemerintah kaji ulang penetapan data ini," ujarnya.
Baca Juga: Penentuan Desil Bansos Jakarta Tak Bisa Lewat Pergub, Ini Penjelasan Pramono Anung
Akses Bantuan Terputus Total
Keluhan serupa disampaikan Rani (39), pedagang dimsum asal Perumnas Klender yang harus kehilangan hak KJP anaknya setelah 15 tahun menjadi penerima manfaat.
Rani menuturkan desil keluarganya melonjak hanya karena mencatatkan pinjaman modal usaha, yang justru berakibat pada pemutusan seluruh akses bantuan sosial dan pendidikan.
Rani juga mengeluhkan rumitnya mekanisme pengajuan sanggahan Desil secara mandiri melalui aplikasi online yang sulit diakses oleh gawai milik warga kurang mampu.
"Pinjam uang buat modal jualan malah dianggap kaya dan Desil naik. Kami berharap posko pengaduan ini bisa memperjuangkan nasib anak-anak kami agar tetap bisa sekolah," ucapnya.
