POSKOTA.CO.ID - Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam memangkas dan merestrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara massal mendapat sorotan media internasional, The Telegraph. Langkah tegas pemerintah Indonesia melalui pembentukan Danantara tersebut dinilai menjadi bukti keberanian politik yang kini dinilai kian langka dan patut dicontoh oleh para pemimpin di negara-negara Barat.
Analisis mendalam tersebut ditulis oleh Rovshan Ibrahimov, Profesor Departemen Hubungan Internasional dari Webster University. Dalam artikelnya, Ibrahimov mengulas konsep kebijakan ekonomi yang ia sebut sebagai “Prabowonomics”, khususnya dalam menangani kerumitan birokrasi dan entitas anak usaha BUMN.
Menurut Ibrahimov, membenahi struktur BUMN yang telah mengakar dan berkembang selama berpuluh-puluh tahun membutuhkan ketegasan ekstra untuk menghadapi berbagai kepentingan di dalamnya.
Ia membandingkan ketegasan Presiden Prabowo dengan ketidakmampuan para pemimpin politik di negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pemerintah di negara-negara tersebut dinilai kerap ragu dan kesulitan saat harus memangkas pemborosan struktur negara karena khawatir memicu resistensi politik.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai, Tarif Rp8 Selama 8 Hari
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat, 18 September 2026
Dalam tulisannya, Ibrahimov menyoroti skala restrukturisasi BUMN yang berada di bawah Danantara. Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas, tetapi setelah dilakukan pemetaan jumlahnya ternyata mencapai 1.074 entitas.
Struktur tersebut, menurut Ibrahimov, berkembang melalui pembentukan anak perusahaan hingga entitas turunan yang membuat lapisan organisasi semakin kompleks. Kondisi itu dinilai dapat memperlemah akuntabilitas, menciptakan fungsi yang tumpang tindih, serta meningkatkan potensi pemborosan.
Hingga Agustus 2026, Danantara disebut telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Sementara itu, target yang ditetapkan Prabowo adalah melakukan restrukturisasi terhadap 300 entitas hingga akhir tahun.
Baca Juga: Prabowo Keturunan Wali Songo dari Mana? Simak Jejak Silsilah Keluarga Presiden ke-8 RI
Ibrahimov juga membahas kritik terhadap Danantara yang dinilai memiliki kekuasaan ekonomi sangat besar dan berada di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden. Selain itu, mandat Danantara dinilai lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berorientasi pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.
Menurut Ibrahimov, Danantara juga diarahkan untuk menggunakan dividen dan aset BUMN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Salah satu agenda yang disorot adalah peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri yang diharapkan menciptakan nilai tambah sekaligus lapangan pekerjaan.
“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov
Ia kemudian membandingkan model Danantara dengan pengalaman sejumlah negara Asia yang menggunakan peran negara untuk mendorong industrialisasi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan disebut pernah mengorganisasikan modal serta kebijakan negara untuk mendukung pembangunan industri ketika berada dalam fase pertumbuhan pesat.
Baca Juga: BAZNAS Buka Suara Soal Buku 'Islam Ala Prabowo', Tegaskan Bebas Dana ZIS
Ibrahimov secara khusus menyinggung pengalaman Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee. Menurut dia, negara tersebut menggunakan rencana pembangunan ekonomi serta dukungan negara untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi besar atau chaebol.
Karena itu, Ibrahimov menilai mandat Danantara yang luas tidak serta-merta dapat dipandang sebagai penyimpangan dari fungsi sovereign wealth fund. “Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit,” kata Ibrahimov.
Ia menyebut inti dari Prabowonomics adalah keyakinan bahwa kekayaan nasional harus digunakan secara lebih terarah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Ibrahimov, Danantara menjadi instrumen untuk menggerakkan aset negara agar dapat digunakan bagi peningkatan produktivitas rakyat Indonesia.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, kebijakan Prabowo menunjukkan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian mengambil risiko dan membuat pilihan-pilihan sulit, sesuatu yang disebutnya dapat menjadi pelajaran bagi kepemimpinan politik di negara-negara Barat.
