KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak segera mengambil langkah konkret merespons peringatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait potensi kekeringan di ibu kota. Antisipasi dini dinilai krusial agar masyarakat tidak krisis air bersih saat puncak musim kemarau.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menegaskan bahwa Pemprov DKI harus menyiagakan seluruh jajaran, mulai dari BPBD, PAM Jaya, hingga tingkat kelurahan.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi air bersih ke wilayah-wilayah rawan.
“Pemprov perlu memastikan BPBD, PAM Jaya, dan jajaran kelurahan memiliki peta wilayah berisiko, memantau laporan warga setiap hari, serta menyiapkan distribusi air yang cepat dan jelas prioritasnya,” kata Kevin, Selasa, 15 September 2026.
Baca Juga: Kemarau Ekstrem Landa Jakarta, BPBD Waspadai Kebakaran dan Krisis Air Bersih
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyentil pola penanganan krisis yang sering kali terlambat. Ia menekankan agar kejelasan prosedur di lapangan mulai dari penerimaan laporan hingga kecepatan penyaluran tangki air harus dipastikan sejak awal.
“Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, saya akan minta kesiapan di lapangan itu dipastikan. Siapa yang menerima laporan dan berapa cepat bantuan tiba. Jangan sampai warga baru mendapat air setelah berhari-hari mengadu,” tegasnya.
Imbauan Hemat Air dan Layanan Pengaduan
Selain menuntut kesiapan birokrasi, Kevin mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air sehari-hari sebagai bentuk antisipasi mandiri.
Bagi warga yang wilayahnya sudah mulai mengalami keterbatasan pasokan air bersih, ia meminta untuk segera memanfaatkan saluran darurat resmi milik Pemprov DKI.
“Saya mengajak warga menggunakan air secara bijak dan segera melapor melalui Jakarta Siaga 112 bila mengalami kekurangan air bersih,” ujar Kevin.
