JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berharap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 tidak hanya berfokus pada belanja, tetapi juga dibarengi dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Baco, tambahan PAD diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi pengetatan anggaran.
"Harapannya tentu mudah-mudahan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena masih banyak program prioritas yang membutuhkan pembiayaan," ujar Basri Baco di sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026, di antaranya penanggulangan banjir, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sampah yang saat ini menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta.
Baco menilai kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan sejak 1 Agustus 2026 membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana maupun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
"Semua itu pasti membutuhkan anggaran. Tetapi kembali lagi, sumbernya harus didukung oleh peningkatan PAD," katanya.
Selain itu, Baco juga menyoroti kebijakan insentif bagi kendaraan listrik. Menurutnya, pemilik kendaraan listrik telah memperoleh berbagai kemudahan, seperti biaya operasional yang lebih rendah dan pengecualian dari aturan ganjil-genap.
Baca Juga: Lowongan Kerja Unik di China, Dibayar Rp263 Juta per Tahun untuk Jadi Beruang di Kebun Binatang
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan pajak kendaraan listrik agar tetap mempertimbangkan kebutuhan penerimaan daerah.
"Kalau pajaknya juga terlalu rendah, menurut saya kurang adil. Sementara kita masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan program-program lainnya," ujarnya.
Baco berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan sehingga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah melalui pajak yang dibayarkan.
