"Kami juga mengkhawatirkan kerusakan bentang alam yang dapat memicu bencana ekologis seperti kekeringan, banjir, dan longsor," tambahnya.
Syaeful menyebut kawasan Gunung Guha dan Leuweung Hideung memiliki status yang harus dilindungi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044, kawasan tersebut masuk dalam wilayah hutan produksi tetap hingga hutan produksi terbatas.
Selain itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1830 Tahun 2018 juga menetapkan kawasan pegunungan tersebut sebagai bagian dari zona lindung Kawasan Bentang Alam Karst.
Atas dasar itu, Aliansi Warga Ciptaharja menyampaikan tiga tuntutan, yaitu:
- Meminta PT Bhumivarin Indonesia dan PT Karya Karya Nusantara (KKN) menghentikan seluruh aktivitas pengeboran maupun eksplorasi tambang batu kapur di Gunung Guha Leuweung Hideung.
- Mendesak Gubernur Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk mencabut izin jika ditemukan pelanggaran.
- Warga meminta kawasan Gunung Guha Leuweung Hideung dipertahankan sebagai ruang hidup petani, kawasan resapan air, habitat satwa, sekaligus bentang alam karst yang harus dilestarikan.
"Gunung Guha Leuweung Hideung harus tetap menjadi ruang hidup masyarakat, bukan justru menjadi kawasan yang rusak akibat aktivitas pertambangan," ujarnya.
Selain itu, pihak aliansi juga menolak segala bentuk pengambilalihan lahan pertanian milik warga.
Mereka mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian kawasan tersebut agar sumber air tetap terpelihara dan ancaman bencana ekologis dapat dicegah.
"Jangan sampai kepentingan pertambangan mengorbankan sumber air dan penghidupan masyarakat. Kami ingin kawasan ini tetap terjaga untuk generasi berikutnya," tegasnya.
