Lebih lanjut, Arif mengkritisi keputusan JPU yang tetap mengajukan banding. Menurutnya, terdapat sejumlah fakta yang muncul di persidangan yang semestinya menjadi bahan pertimbangan, termasuk adanya pernyataan yang disampaikan jaksa dalam persidangan.
"Berdasarkan fakta persidangan, jaksa bahkan sempat menyampaikan pernyataan bahwa 'darah murtadin halal'. Hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian serius dalam penanganan perkara," ucap Arif.
Selain itu, Arif menilai perkara tersebut sejak awal berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Arif mengungkapkan, dalam persidangan terungkap adanya keterangan bahwa para pelapor terlebih dahulu dikumpulkan di Kantor Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh sebelum laporan dibuat.
Baca Juga: Baru Dibangun Lewat Program Bang Andra, Jalan Bama–Pagelaran di Pandeglang Kembali Rusak
Menurutnya, fakta tersebut patut dicermati karena diduga menunjukkan adanya pengorganisasian pelaporan.
Kemudian Arif juga menilai terdapat indikasi kepentingan elite politik lokal yang dapat memengaruhi penanganan perkara tersebut.
Oleh sebab itu, organisasi tersebut meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap proses hukum yang masih berjalan.
"Kami mengimbau Komnas HAM, Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga terkait lainnya untuk mengawal proses hukum agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta menghindari potensi kriminalisasi, diskriminasi hukum, peradilan sesat, maupun politisasi perkara," imbau Arif.
Selanjutnya Arif mengajak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia serta masyarakat luas untuk mengawal jalannya proses hukum secara objektif. Menurut organisasi tersebut, pengawasan publik diperlukan agar penanganan perkara berlangsung secara adil, transparan, dan proporsional.
