Biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp434,5 juta untuk keberangkatan pada 15 Februari 2026.
Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Harun Al Rasyid, membenarkan bahwa informasi tersebut sesuai dengan isi surat dakwaan yang dibacakan di persidangan.
"Iya, sesuai dakwaan penuntut umum," ujar Harun Al Rasyid, Rabu, 8 Juli 2026.
Perlu diketahui, seluruh keterangan tersebut merupakan bagian dari dakwaan JPU dan akan diuji lebih lanjut selama proses persidangan berlangsung.
Profil Didik Putra Kuncoro
Didik Putra Kuncoro merupakan mantan perwira menengah Polri yang lahir di Kediri pada 30 Maret 1979. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004 dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse maupun operasional kepolisian.
Sebelum tersandung kasus hukum, Didik sempat dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.
Beberapa posisi yang pernah diembannya antara lain:
- Kasubdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda NTB.
- Wakapolres Tangerang Selatan.
- Kapolres Lombok Utara pada 2021.
- Kapolres Bima Kota yang dilantik pada Januari 2025.
Karier kepolisian Didik berakhir setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara narkotika.
Baca Juga: Permudah Akses Layanan JKN secara Digital, BPJS Kesehatan Luncurkan VIOLA
Resmi Dipecat dari Polri
Berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Didik Putra Kuncoro dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 19 Februari 2026.
Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran kode etik berat yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika serta pelanggaran etik lainnya sebagaimana tercantum dalam putusan komisi etik.
Kini, mantan Kapolres Bima Kota tersebut masih menjalani proses persidangan.
