POSKOTA.CO.ID - “Terasa ego kelompok tidaklah elok di tengah upaya memperkokoh kerukunan dan persatuan guna mengatasi kian berat dan beragamnya tantangan. Para elit hendaknya memberi teladan, bukan menambah kegaduhan karena terkesan membiarkan kian solidnya ego kelompok pendukungnya, simpatisannya.”-Harmoko-
Telah terukir dalam sejarah perjuangan bangsa ini tidak akan pernah runtuh oleh tekanan dari luar. Hanya bisa goyah jika kehilangan jati diri dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri serta membiarkan ego memecah belah persatuan kita.
Jika sedikit dirinci, jati diri adalah identitas bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, berpedoman kepada konstitusi negara UUD 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Identitas nasional inilah yang tak boleh luntur dalam situasi apa pun,dalam kondisi bagaimanapun. Ke dalam kian diperkuat, tiada henti edukasi melalui keteladanan para tokoh dan pemimpin bangsa dengan membangun kepercayaan publik lewat aksi nyata. Tak cukup pernyataan, tapi perbuatan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Tiada Jera Korupsi, Mengapa?
Keluar terus memproklamirkan diri jati diri nasional Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia ke segenap penjuru dunia.Terlebih di era sekarang ini, di tengah ancaman resesi global, beragam krisis yang menghantui dunia, negara kita harus tetap tegar mempertahankan kedaulatan karena sadar betul memiliki kemampuan tiada tara untuk menghadapinya, termasuk goncangan pasar dunia yang sudah menyentuh rupiah kita, sebagai simbol kedaulatan negara.
Itulah mengapa kemandirian menjadi rujukan para pendiri bangsa ini dalam mengisi kemerdekan melalui program pembangunan yang digulirkan demi kemakmuran rakyat.
Bicara kemandirian tak lepas dari soal kedaulatan negara sering disebut berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya Indonesia.
Kita paham betul, ketidakmampuan sebuah negara untuk berdikari secara ekonomi, akan mengembalikannya pada masa-masa penjajahan oleh bangsa lain. Penjajahan secara fisik, sangat kecil karena negara kita kuat, tetapi dijajah secara ekonomi? Itulah yang wajib kita cegah dengan memperkuat kedaulatan bangsa dengan memperkokoh identitas nasionalnya.
Baca Juga: Kopi Pagi: Membangun Kepercayaan Publik
Membangun kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sebanyak-banyaknya demi kepentingan bangsa. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya dan kepribadian Indonesia.
Ekonomi politik bangsa yang berdaulat harus menjadi pedoman dan instrumen untuk memperkuat kedaulatan nasional, mewujudkan keadilan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Itulah semangat yang diwariskan para pendiri republik, dan semangat itulah yang tetap relevan hingga hari ini.
Ekonomi Indonesia tidak dibangun atas logika pasar, semata – mata karena korporasi sebagai penggerak utama. Pembangunan ekonomi Indonesia harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni ekonomi yang religius, berperikemanusiaan, memperkuat persatuan nasional dan berpihak pada rakyat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Politik Tebar Empati
Maknanya, ekonomi negeri kita diamanatkan dibangun dalam pijakan kokoh nasionalisme, mengukuhkan moral bangsa, dan menegakkan kemampuan bangsa sendiri.
Menuju kedaulatan dan kemandirian memang perlu proses panjang, bukan setahun dua tahun, bukan pula lima tahun. Boleh jadi pundi- pundi kemandirian baru kita nikmati setelah puluhan tahun. Kita sedang bergerak ke arah sana menuju kedaulatan dan kemandirian Indonesia Emas 2045.
Tantangan menuju ke sana tidaklah ringan. Tak hanya situasi global yang sedang tidak baik – baik saja, ditambah lagi narasi yang acap terbangun dari dalam negeri sendiri.
Saran dan kritik terhadap kebijakan negara adalah tanda dari kedewasaan kita berbangsa. Terimalah kritik dengan bijak dan legowo untuk memperkuat kedaulatan dan membangun kemandirian. Tak perlu mempersoalkan siapa yang mengkritik, tetapi isi kritikan. Sekalipun dari rakyat kecil boleh jadi lebih bermakna karena didasari dengan ketulusan, apa yang dirasakan.
Di sisi lain, merawat persatuan dan kesatuan, memperkokoh nasionalisme adalah tanggung jawab bersama. Menjaga martabat dan stabilitas rumah besar kita, Indonesia di hadapan dunia adalah kewajiban moral kita bersama.
Di sinilah perlunya mengendalikan ego.agar hasrat diri tidak berkembang menjadi egois, egosentris, lebih – lebih egomania. Sifat ego perlu diasah melalui akal budi yang kita miliki agar ucapan dan perilaku perbuatan sejalan dengan lingkungan yang acap berpedoman kepada lima hal: adat, budaya, etika, moral dan normal sosial.
Era kini, terasa ego kelompok tidaklah elok di tengah upaya memperkokoh kerukunan dan persatuan guna mengatasi kian berat dan beragamnya tantangan yang kita hadapi.
Ini dapat terwujud, jika para elit politik memberi teladan, bukan menambah kegaduhan karena terkesan membiarkan kian solidnya ego kelompok pendukungnya, simpatisannya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Pemerintah hendaknya kian memperbanyak dan memaksimalkan ruang – ruang partisipasi dalam menyelesaikan konflik secara bersama – sama. Tujuannya, merobohkan dinding pemisah antara kelompok yang satu dengan lainnya, kadang dinarasikan kelompok pro pemerintah dan kontra yang terbentuk akibat mengkristalnya ego kelompok, karena, boleh jadi, merasa mendapat perlindungan, adanya dukungan “kekuasaan” dan “pendanaan”.
Mari kita buka ruang partisipasi menyelesaikan konflik, setidaknya di lingkungan kita sendiri. Bukankah: Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.
Mari perkuat kedaulatan dan kemandirian bangsa