JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah memiliki semangat yang sama dengan langkah “Demo” Presiden Prabowo Subianto ketika mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional di hadapan Sidang Paripurna DPR RI.
Menurut Idrus, baik gerakan demo mahasiswa maupun langkah demo Prabowo sama-sama berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan bangsa, khususnya bagaimana membangun sistem ekonomi yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan demo Pak Prabowo itu memiliki titik temu. Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” kata Idrus, Jumat, 12 Juni 2026.
Idrus menuturkan, Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Memberikan Apresiasi terhadap aksi demontrasi yang dilakukan Mahasiswa,sebagai sesama aktivis, aksi Demo merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, Idrus berharap agar kita mampu membaca dan menyeleksi persoalan yang lebih besar dan tidak berhenti pada isu yang menurutnya sudah masuk dalam mekanisme hukum.
“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, perbedaan antara gerakan mahasiswa dan langkah Presiden hanya terletak pada posisi dan kewenangan.
“Presiden memiliki kekuasaan sehingga setelah menyampaikan itu bisa dilanjutkan dengan kebijakan. Sementara mahasiswa memiliki kekuatan pada wacana, konsep, kekuatan moral dan kontrol publik,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan seperti MBG sudah masuk dalam proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme. Namun, ia mengingatkan agar isu besar mengenai dugaan kebocoran ekonomi negara, seperti diungkap pada “demo” Prabowo di Depan DPR, tidak kehilangan perhatian publik dan momentum sebuah gerakan perbaikan bangsa.
Baca Juga: Didukung Agung Laksono, La Ode Diyakini Bisa Dongkrak Suara Golkar di Pemilu 2029
Idrus merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI terkait dugaan praktik manipulasi perdagangan seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing selama puluhan tahun yang disebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolekyif?Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Ia menyebut langkah Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk demo dalam konteks berbeda, yakni penyampaian kegelisahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional.
“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan upaya membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional. Perubahan sistem tersebut berpotensi menimbulkan reaksi darinpihak-pihak yang selama ini menikmati celah dapam tata kelola eksport
"Karna banyak orang terganggu, baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu," kata dia.
Idrus mengatakan penataan ekonomi nasional yang tengah didorong pemerintah membutuhkan waktu dan harus dilakukan sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan.
“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” katanya.
Ia juga menilai arah kebijakan pemerintah harus tetap berlandaskan ideologi bangsa, yakni Pancasila dan konstitusi, dengan orientasi utama kepada rakyat.
“Tata kelola perekonomian nasional kita harus diinspirasi oleh Pancasila, berbasis konstitusi, melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dan orientasinya kepada rakyat,” ujar Idrus.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Idrus mengatakan persoalan hukum yang muncul harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, bukan hanya sekedar mengungkap semua pihak yang bertanggung jawab dan terlibat secara hukum.
Menurutnya, penataan MBG harus mencakup strategi program, orientasi kepada rakyat, target yang ingin dicapai, serta memastikan siapa pun yang terlibat apabila melakukan pelanggaran tetap diproses hukum.
“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” katanya.
Idrus juga menyoroti pentingnya kompetensi pejabat dalam menjalankan program pemerintah. Menurut dia, salah satu persoalan bangsa adalah ketidak seimbangan antara kompetensi seseorang dengan jabatan yang diberikan.
“Orang yang ditempatkan pada posisi tertentu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, produktivitas bangsa bisa terganggu,” ujarnya.
Ia menilai langkah Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan efektif dan profuktif.
“Kalau ada orang yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan, tentu harus dilakukan evaluasi,” kata Idrus.
Lebih lanjut, Idrus berharap mahasiswa juga ikut mengawal agenda besar pemerintah dalam membenahi kebocoran ekonomi, terutama sektor energi dan tata kelola sumber daya alam sebagaimana telah diungkapkan dalam demo Prabowo di DPR.
Ia menyebut pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan komoditas strategis dan mencegah praktik yang merugikan negara.
“Yang penting bukan hanya mengungkap masalah, tetapi memastikan kekayaan negara kembali kepada rakyat,” ujar Idrus.
Menurut Idrus, pada akhirnya komunikasi politik antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat harus dibangun dengan etika kebangsaan.
“Ini sebenarnya sudah hampir ada titik temu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan dan ditekankan pada moralitas serta kepentingan bangsa,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga cara dalam menyampaikan kritik.
“Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan etika. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang tetap menjaga nilai kebangsaan,” tutur Idrus.
.jpg)
