Idrus juga menyoroti pentingnya kompetensi pejabat dalam menjalankan program pemerintah. Menurut dia, salah satu persoalan bangsa adalah ketidak seimbangan antara kompetensi seseorang dengan jabatan yang diberikan.
“Orang yang ditempatkan pada posisi tertentu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, produktivitas bangsa bisa terganggu,” ujarnya.
Ia menilai langkah Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan efektif dan profuktif.
“Kalau ada orang yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan, tentu harus dilakukan evaluasi,” kata Idrus.
Lebih lanjut, Idrus berharap mahasiswa juga ikut mengawal agenda besar pemerintah dalam membenahi kebocoran ekonomi, terutama sektor energi dan tata kelola sumber daya alam sebagaimana telah diungkapkan dalam demo Prabowo di DPR.
Ia menyebut pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan komoditas strategis dan mencegah praktik yang merugikan negara.
“Yang penting bukan hanya mengungkap masalah, tetapi memastikan kekayaan negara kembali kepada rakyat,” ujar Idrus.
Menurut Idrus, pada akhirnya komunikasi politik antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat harus dibangun dengan etika kebangsaan.
“Ini sebenarnya sudah hampir ada titik temu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan dan ditekankan pada moralitas serta kepentingan bangsa,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga cara dalam menyampaikan kritik.
“Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan etika. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang tetap menjaga nilai kebangsaan,” tutur Idrus.
.jpg)
