“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolekyif?Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Ia menyebut langkah Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk demo dalam konteks berbeda, yakni penyampaian kegelisahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional.
“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan upaya membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional. Perubahan sistem tersebut berpotensi menimbulkan reaksi darinpihak-pihak yang selama ini menikmati celah dapam tata kelola eksport
"Karna banyak orang terganggu, baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu," kata dia.
Idrus mengatakan penataan ekonomi nasional yang tengah didorong pemerintah membutuhkan waktu dan harus dilakukan sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan.
“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” katanya.
Ia juga menilai arah kebijakan pemerintah harus tetap berlandaskan ideologi bangsa, yakni Pancasila dan konstitusi, dengan orientasi utama kepada rakyat.
“Tata kelola perekonomian nasional kita harus diinspirasi oleh Pancasila, berbasis konstitusi, melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dan orientasinya kepada rakyat,” ujar Idrus.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Idrus mengatakan persoalan hukum yang muncul harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, bukan hanya sekedar mengungkap semua pihak yang bertanggung jawab dan terlibat secara hukum.
Menurutnya, penataan MBG harus mencakup strategi program, orientasi kepada rakyat, target yang ingin dicapai, serta memastikan siapa pun yang terlibat apabila melakukan pelanggaran tetap diproses hukum.
“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” katanya.
.jpg)
