Ia menegaskan, pengawasan terhadap titik-titik rawan kriminalitas harus diperketat, terutama di ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan.
Menurutnya, sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya terjadi di jalanan umum, bukan di kawasan perkantoran atau gedung besar yang memiliki sistem keamanan memadai.
"Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Baca Juga: Sidak Rumah Pompa, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Dinas SDA dan LH Bersinergi Tangani Banjir
Kent juga mendorong optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan.
Ia menyebut pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” Ujarnya.
Lebih lanjut, Kent berharap langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.
