Oleh :Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto jengkel soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia.
Diberitakan, Presiden Prabowo membandingkan durasi perizinan di negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan usaha dan investasi. Di Indonesia seperti sering dikeluhkan pengusaha butuh satu hingga dua tahun.
Karenanya, Presiden minta semua pejabat di seluruh kementerian/lembaga untuk mempermudah perizinan. Cari jalan perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Arahan ini disampaikan Presiden di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Baca Juga: Obrolan Warteg: LCC Empat Pilar yang Lagi Viral
“Perizinan sulit dan berbelit, bukan cuma sekarang, tapi sudah lama berselang.Dulu, kita kenal kebijakan deregulasi, tujuannya agar perizinan tidak lagi berbelit,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Dengan deregulasi saat itu, sistem perizinan lebih sederhana, nggak ribet lagi, Proses lebih cepat, koordinasi lebih baik dan lancar karena banyak yang dipangkas sehingga lebih ringkas, tapi tetap bernas,” kata Yudi.
“Kalau sekarang, masih berbelit dan rumit, karena kebijakan terus berubah seiring dengan perubahan situasi dari masa ke masa, sejalan dengan estafet kepemimpinan baik nasional maupun di daerah,”urai mas Bro.
“Maksudnya ganti pejabat, ganti kebijakan?” tanya Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Menyeriusi Hantavirus
“Boleh jadi demikian, tapi bisa juga karena tuntutan memperketat pengawasan akibat dampak buruk dari kebijakan yang diperlonggar, sebut saja kerusakan lingkungan yang merugikan banyak orang,” kata mas Bro.
“Iya juga. Investasi mengalir, industri jalan, tapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan, terlebih menggusur masyarakat setempat dan sekitarnya tanpa perlindungan masa depannya, bagaikan buah simalakama,” kata Yudi.
“Menurut saya, apa pun bentuk investasi ke negeri kita buah yang dihasilkan harus tetap satu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” urai Heri.
“Bagaimana kemakmuran rakyat dapat segera dipetik, jika investasi tak kunjung datang, usaha layu sebelum berkembang, karena sulitnya perizinan,” ujar Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Penebar Politik Uang, Blacklist Selamanya
“Nah, perizinan yang tak hanya sulit, juga rumit dan berbelit bagaikan benang kusut itulah yang harus segera diurai dengan menerbitkan deregulasi baru,” jelas mas Bro.
“Poin penting lainnya yang mesti dijaga dan diawasi bersama adalah jangan sampai karena izin begitu mudah didapat lantas menjadi semena – mena dalam berusaha, muncul sifat serakah tanpa arah,” kata Heri.
“Intinya, birokrasi perizinan harus dipangkas guna mendorong investasi dan kenyamanan berusaha, tetapi kearifan lokal harus tetap terpelihara sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat,” kata Yudi.
“Jangan sampai investasi didapat, namun ekonomi rakyat menjadi tak bergerak. Pembangunan infrastruktur deras meluncur, tapi tak sedikit masyarakat tergusur, harapan masa depan ikut terkubur,” urai mas Bro.