POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal “istri muda” para koruptor terkait adanya dana Rp39 triliun di rekening-rekening tidak jelas yang saat ini dalam pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dia menduga menduga uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya dalam kegiatan penyerahan dana hasil penagihan denda administratif kehutanan sebesar Rp10,27 triliun oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan.
Dia menyebut sebagian pemilik rekening kemungkinan sudah melarikan diri ke luar negeri atau meninggal dunia sehingga uang tersebut terlantar tanpa kejelasan.
“Uang-uang yang tidak jelas itu mungkin pemiliknya sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar Prabowo dalam sambutannya, Rabu, 13 Mei 2026.
Sebenarnya, kata Prabowo, rekening-rekening tersebut sudah lama diumumkan pemerintah, tapi hingga saat ini tidak ada pihak yang datang untuk mengurus atau mengklaim kepemilikannya. Karena itu, pemerintah berencana mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Selain dana puluhan triliun yang berasal dari rekening tidak bertuan, kata Prabowo, pemerintah juga akan menerima kembali tambahan pemasukan dari Satgas PKH.
Menurut rencananya pada bulan Juni 2026 Satgas PKH kembali akan menyerahkan hasil penyelamatan aset dan kekayaan alam negara senilai sekitar Rp10 triliun.
Baca Juga: Bantah Lakukan Penggeledahan, Kejagung Datangi Ditjen Planologi Kehutanan untuk Pencocokan Data
"Kalau bukan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas. Plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun berarti semua Puskemas dengan muda kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki kita perbaiki," beber Prabowo.
Lanjut Prabowo, anggaran itu nantinya diarahkan untuk membiayai perbaikan fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas dan sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Ia menyebut pemerintah telah merehabilitasi sekitar 17 ribu sekolah sepanjang 2025, sementara pada 2026 ditargetkan sebanyak 70 ribu sekolah kembali diperbaiki.
Adapun sumber pendanaan program tersebut berasal dari hasil sitaan perkara korupsi serta penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH.
Pemerintah pun menargetkan renovasi sekitar 100 ribu sekolah setiap tahun, termasuk madrasah dan fasilitas pendidikan lainnya.
“Kita gunakan uang itu untuk kepentingan rakyat, supaya tidak lagi dinikmati para pelaku kejahatan dan perampok uang negara,” ucap Prabowo.
.jpg)
