JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata sebanyak 445 Rukun Warga (RW) yang masuk kategori kumuh. Program penataan kawasan kumuh ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas permukiman, memperbaiki sanitasi, serta memperluas akses air bersih dan ruang terbuka bagi masyarakat.
Namun, di balik rencana besar tersebut tersimpan berbagai cerita warga yang selama ini hidup di kawasan padat, termasuk di RW 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Kondisi permukiman yang padat terutama di bantaran kali masih menjadi tantangan utama. Warga mengaku rentan terhadap penyakit, khususnya saat musim hujan tiba.
Titin, 41 tahun, salah satu warga mengungkapkan bahwa lingkungan yang kurang tertata berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ia bahkan mengaku tengah mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal.
Baca Juga: Tata Kawasan Kumuh di Duren Sawit, Saluran Air 3.518 Meter Diperbaiki
Titin juga menyebut dirinya telah tinggal di kawasan tersebut selama lebih dari 40 tahun, sejak masa orang tuanya.
“Kalau penyakit pasti sering, apalagi musim hujan,” ujarnya saat ditemui Pos Kota pada Senin, 4 Mei 2026.
Dukungan Warga terhadap Penataan Kawasan
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, warga pada dasarnya mendukung rencana penataan kawasan kumuh. Mereka berharap program tersebut mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
Namun demikian, persoalan kepemilikan lahan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian warga tinggal di lahan non-milik pribadi, seperti tanah wakaf, dengan kondisi ekonomi yang terbatas.
Baca Juga: Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana, Prasetyo: Pemprov DKI Harus Turun Tangan
“Kalau ada penataan, pasti bagus, jadi lebih rapi dan bersih,” kata Titin.
Titin mengaku saat ini hanya mengontrak rumah dengan biaya sekitar Rp600 ribu per bulan.
Terkait rencana relokasi, sebagian warga tidak menolak. Mereka bersedia dipindahkan asalkan disediakan hunian yang layak, seperti rumah susun (rusun).
“Kalau dipindah ke rusun, saya mau,” ujarnya.
Baca Juga: Kejar Target, 7.000 Warga di Kawasan Kumuh Pulogadung Terima Vaksinasi Covid-19
Meski begitu, keterikatan emosional dengan lingkungan yang telah dihuni puluhan tahun membuat sebagian warga masih ingin bertahan.
Hal serupa disampaikan Sumiyati, 50 tahun warga lainnya yang telah lama tinggal di kawasan tersebut. Ia menyoroti kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit, termasuk tuberkulosis (TB).
“Kalau ada yang sakit TB, kita jadi waswas juga,” katanya.
Menurutnya, kondisi lingkungan yang padat mempercepat penyebaran penyakit di tengah masyarakat.
Baca Juga: 49 Persen Wilayah Jakarta Ternyata Kawasan Kumuh
Meski berada di bantaran kali, Sumiyati menyebut banjir tidak terlalu sering terjadi. Ia mengingat banjir besar terakhir terjadi pada 2019, namun air cepat surut.
“Kalau hujan berhenti, air langsung surut, tidak sampai berhari-hari,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengerukan kali dilakukan secara rutin untuk mencegah pendangkalan.
Di sisi lain, warga mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait rencana penataan dari pihak terkait, baik kelurahan maupun pengurus wilayah.
“Sampai sekarang belum ada sosialisasi,” kata Sumiyati.
Warga berharap program penataan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni.
Rencana penataan 445 RW kumuh di Jakarta diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus melibatkan warga dalam setiap prosesnya, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. (cr-4).
