Ekonom Sebut Kenaikan BBM Non-Subsidi Picu Inflasi dan Penurunan Daya Beli Masyarakat

Rabu 22 Apr 2026, 10:32 WIB
Salah satu agen gas yang berlokasi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. (Sumber: Poskota/Pandi Ramedhan)

Salah satu agen gas yang berlokasi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. (Sumber: Poskota/Pandi Ramedhan)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ekonom Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga LPG 12 kilogram hingga sekitar Rp228.000 per tabung memicu inflasi pada kelompok energi.

Kenaikan tersebut dinilai berdampak langsung pada meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat. Selain itu, kondisi ini turut menekan daya beli masyarakat secara luas.

Kebijakan harga tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha yang bergantung pada LPG sebagai bahan bakar utama.

Baca Juga: Demo di Jakarta Hari Ini, 3 Titik Lokasi Berpotensi Macet

"Dampak lanjutannya meliputi potensi migrasi konsumen ke LPG 3 kg (gas melon) dan kenaikan harga barang/makanan," kata Esther melalui pesan, Selasa, 21 April 2026.

Misalnya dari dampak peningkatan tekanan inflasi, kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi berdampak langsung pada tambahan inflasi, terutama dari kelompok energi.

Kemudian, tambah Esther, dampak lain misalnya penurunan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Kasus Pengadaan Chromebook, Kuasa Hukum Sebut Tuntutan 22,5 Tahun Penjara untuk Ibrahim Arief Tidak Berdasar

"Kenaikan harga yang drastis mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan lain, menurunkan konsumsi secara keseluruhan," ucap dia.

Kenaikan harga ini akan langsung dirasakan pedagang karena biaya produksi meningkat.

Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi berpotensi mendorong pedagang beralih ke gas melon hingga memicu kelangkaan.

Baca Juga: Perkuat Kapasitas Digitalisasi, Pelaku Usaha di Jakbar Diberikan Bimbingan Teknis

"Kemudian Dampak Psikologis dan Sosial. Warga merasa resah karena kenaikan harga yang dirasa cukup tinggi, memengaruhi pengeluaran harian, terutama di wilayah perkotaan," jelas Esther. (pan)


Berita Terkait


News Update