POSKOTA.CO.ID - Pemerintah akhirnya merombak skema penyaluran tunjangan profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND).
Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2026, yang sekaligus mencabut aturan sebelumnya.
Di balik perubahan ini, ada satu tujuan yang terasa jelas: memperbaiki ketepatan penyaluran sekaligus memberi kepastian pendapatan bagi guru. Tidak lagi menunggu tiga bulan, kini tunjangan cair setiap bulan.
Baca Juga: Polisi Amankan Ratusan Tabung Gas Oplosan di Bogor dari Pria asal Bekasi
Dari Triwulan ke Bulanan: Apa yang Berubah?
Sebelumnya, tunjangan profesi guru disalurkan setiap triwulan. Skema ini kerap memicu keluhan mulai dari keterlambatan hingga ketidakpastian waktu pencairan. Kini, pemerintah mengubah ritmenya menjadi bulanan.
Perubahan ini bukan sekadar teknis. Ada pergeseran cara pandang: kesejahteraan guru dianggap perlu ditopang oleh arus pendapatan yang lebih stabil. Dengan pola bulanan, guru tidak lagi menunggu akumulasi tiga bulan untuk menerima haknya.
Selain itu, mekanisme penyaluran juga diperbarui. Dana tidak lagi melewati pemerintah daerah. Sebaliknya, pembayaran dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing guru melalui Kementerian Keuangan.
Langkah ini dinilai lebih ringkas sekaligus mengurangi potensi hambatan birokrasi.
Besaran Tunjangan: Tetap, Tapi Lebih Pasti
Meski skema pencairan berubah, besaran tunjangan tidak mengalami penyesuaian.
Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tetap menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan.
Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Guru wajib:
- Terdaftar aktif dalam Dapodik
- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- Memenuhi beban kerja sesuai ketentuan
Data tersebut nantinya diverifikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN). Setelah lolos validasi, barulah nama penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan.
Di titik ini, akurasi data menjadi kunci. Kesalahan kecil misalnya pada beban kerja atau status kepegawaian—bisa berdampak langsung pada pencairan.
Jadwal Pencairan: Lebih Terstruktur Setiap Bulan
Pemerintah juga menetapkan alur waktu yang cukup rinci. Ini penting, karena sebelumnya jadwal sering kali tidak konsisten di lapangan.
Berikut pola rutinnya:
- Tanggal 10: Batas akhir pembaruan data Dapodik
- Tanggal 13: Sinkronisasi dan validasi data
- Tanggal 15: Penetapan penerima melalui SK
- Tanggal 20: Rekomendasi pembayaran (Januari–November)
- Setelah tanggal 20: Dana mulai ditransfer ke rekening guru
Khusus bulan Desember, jadwal sedikit dimajukan untuk menyesuaikan penutupan anggaran. Dengan pola ini, guru bisa memperkirakan kapan tunjangan akan masuk. Tidak lagi menunggu tanpa kepastian.
Baca Juga: Jajal Suzuki Fronx Hybrid Saat Jadi Pemain Inti Jakarta, Segini Konsumsi BBM dan Rasanya
Perspektif Kebijakan: Antara Akuntabilitas dan Kesejahteraan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa perubahan ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas.
“Penyaluran yang lebih cepat dan langsung diharapkan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memastikan dana tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Pernyataan itu mencerminkan dua hal: efisiensi sistem dan perlindungan hak guru.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menuntut kesiapan sekolah dan operator data. Tanpa pembaruan data yang disiplin, skema bulanan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Di sinilah tantangan sebenarnya bukan hanya pada regulasi, tetapi pada implementasi di lapangan.
