POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai mengambil langkah tegas terhadap platform digital yang dinilai tidak mematuhi regulasi di Indonesia.
Salah satu sorotan utama tertuju pada Google sebagai induk perusahaan YouTube yang dianggap belum memenuhi kewajiban perlindungan anak di ruang digital.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan media sosial, khususnya bagi anak di bawah umur. Langkah tersebut juga menandai keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan baru yang tertuang dalam PP Tunas.
Situasi ini pun membuka potensi sanksi lebih berat, termasuk ancaman pemblokiran layanan jika platform terkait tetap tidak menunjukkan kepatuhan.
Baca Juga: Bahlil Ungkap Strategi Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional, Upaya Kurangi Ketergantungan BBM
Google Kena Sanksi, YouTube Terancam Diblokir
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan memberikan "rapor merah" dan sanksi administratif kepada Google selaku induk perusahaan YouTube.
Google dinilai membandel dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa sanksi teguran tertulis ini dilayangkan melalui Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital setelah hasil pemeriksaan pada Selasa 7 April 2026, membuktikan bahwa YouTube gagal memenuhi kewajiban hukum di Indonesia.
"Tentu namanya sanksi kita bertahap, dengan tetap mengharapkan adanya perubahan sikap dari pihak Google, dan untuk hari ini kita berikan surat teguran. Kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas bagi platform yang mangkir dari kewajibannya atau melawan hukum di Indonesia," tegas Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis 9 April 2026, malam.
Baca Juga: BNN Usul Larangan Vape di Indonesia, Ini Alasan dan Temuan Mengejutkannya
Sanksi Bertahap hingga Pemblokiran Permanen
Merujuk pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, sanksi bagi platform yang menolak mematuhi aturan perlindungan anak ini bersifat eskalatif, mulai dari surat teguran, penghentian akses sementara (suspend), hingga pemutusan akses permanen (pemblokiran).
Kebijakan ini menjadi peringatan serius bagi seluruh platform digital agar segera menyesuaikan kebijakan internal mereka dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Meta Berbalik Arah dan Kini Patuh
Sikap keras kepala Google ini berbanding terbalik dengan rivalnya, Meta Platforms. Perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads tersebut akhirnya resmi menyatakan kepatuhan penuh terhadap PP Tunas setelah sebelumnya sempat melayangkan protes dan dipanggil oleh kementerian pada Senin 6 April 2026.
Pemerintah mengapresiasi langkah putar balik Meta yang kini bersedia membatasi akses layanannya bagi pengguna di bawah 16 tahun. Dengan bergabungnya Meta, hingga Kamis 9 April sore, tercatat sudah ada tiga entitas besar yang berstatus "patuh penuh", yakni Meta, X (Twitter), dan Bigo Live.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Naik karena Avtur, Pemerintah Pastikan Jemaah Tak Terdampak
TikTok dan Roblox Tunggu Keputusan Pemerintah
Sementara itu, nasib TikTok dan Roblox akan ditentukan pada Jumat, 10 April 2026. Kedua platform ini sebelumnya masuk dalam kategori "patuh sebagian" dan meminta perpanjangan waktu untuk menyusun ulang rencana aksi (action plan) pembatasan pengguna di bawah umur pada sistem mereka.
Di luar delapan platform berisiko tinggi yang menjadi target implementasi awal (Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, dan Roblox), Kemkomdigi juga memberikan instruksi kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lainnya.
"Kami mengimbau kepada platform-platform lainnya untuk melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu tiga bulan," tambah Meutya.
PP Tunas Jadi Tameng Perlindungan Anak di Ruang Digital
Penerapan PP Tunas yang mulai berlaku sejak 28 Maret lalu ini dirancang sebagai tameng pelindung bagi anak-anak Indonesia dari ancaman perundungan siber, penipuan digital, hingga paparan konten pornografi di ruang digital.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap seluruh platform digital dapat lebih bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem internet yang aman dan ramah anak di Indonesia.
.jpeg)
