Ia juga meminta agar kejadian ini tidak dianggap sepele dan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, baik di tingkat DPRD maupun pemerintah daerah.
"Begitu kejadian pertama terjadi, saya rasa semua bukan hanya dari anggota DPRD tetapi juga dari pemerintah, pemerintah daerah, atasan yang bersangkutan juga harus melakukan teguran keras," katanya.
Baca Juga: Pemprov DKI Akui Kekeliruan Validasi Aduan JAKI, Bukti Tindak Lanjut Diduga Gunakan AI
"Buktikan kepada masyarakat bahwa kita serius. Saya rasa ini jangan sampai dijadikan preseden karena tidak sangat tidak terpuji dan ini tidak baik menurut saya," sambungnya.
Lebih lanjut, Kevin mengungkapkan bahwa DPRD tidak menerima akses langsung terhadap laporan sistem JAKI, sehingga pengawasan lebih banyak bergantung pada laporan dari atasan instansi terkait.
"Saat ini sistem JAKI ini kan dilaporkan tidak ditembuskan kepada kami di DPRD ya, kami hanya mendapat laporan dari atasan yang bersangkutan," ujarnya.
Kondisi ini, menurutnya, membuka celah yang perlu diantisipasi melalui keterlibatan aktif masyarakat.
"Tentu kalau memang ada upaya-upaya seperti ini, kita harap dari peran serta positif dari masyarakat lah, peran aktif dari masyarakat untuk bisa memantau juga," ucapnya. (cr-4)
