POSKOTA.CO.ID- Penahanan Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi video profil desa akhirnya ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 31 Maret 2026.
Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, menyebut keputusan tersebut merupakan hasil dari doa, perjuangan, dan solidaritas para pejuang ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.
“Ini adalah hasil dari semangat pejuang ekonomi kreatif. Ketika satu pejuang ekraf didzolimi, semua bergerak bersama. Hari ini kita melihat bahwa suara pejuang ekonomi kreatif didengar,” ujar Kawendra, Selasa, 31 Maret 2026.
Menurut Kawendra, penangguhan penahanan Amsal menjadi bukti bahwa aspirasi publik dan komunitas ekonomi kreatif mampu mendapat perhatian dari negara.
Baca Juga: Kejati Banten Selidiki Dugaan Korupsi Aset Negara di UIN Jakarta, Eks Rektor Dipanggil
“Teman-teman pejuang ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia bersatu. Ini bukan hanya soal Amsal, tapi soal marwah profesi ekonomi kreatif yang harus dijaga. Jangan sampai ada lagi pejuang ekraf yang takut berkarya atau takut bermitra dengan pemerintah,” katanya.
Kawendra menilai kasus Amsal telah membuka mata banyak pihak bahwa profesi kreatif seperti videografer, editor, dubbing, hingga pembuat konsep masih sering dianggap sebelah mata.
“Kalau ide, editing, cutting, dubbing dianggap nol, itu menghina profesi. Maka hari ini penangguhan Amsal menjadi semangat baru bahwa profesi kreatif juga harus dihargai,” tegasnya.
Sehari sebelumnya, Kawendra sempat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI untuk membahas kasus Amsal. Dalam forum tersebut, Kawendra secara tegas meminta agar Amsal dibebaskan karena dinilai menjadi korban kriminalisasi terhadap profesi ekonomi kreatif.
Ia menilai keputusan penangguhan tersebut sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sedang mendorong ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi nasional.
“Pak Prabowo sedang sangat serius membangun ekonomi kreatif. Jangan sampai semangat Presiden untuk mendorong pejuang ekonomi kreatif justru terciderai oleh proses-proses yang tidak berkeadilan,” ujar Kawendra.