POSKOTA.CO.ID - Pemerintah terus mempercepat langkah penetapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang ditargetkan rampung pada akhir Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah kenaikan harga minyak global.
Langkah tersebut tidak hanya menyangkut pengaturan pola kerja, tetapi juga menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi tekanan ekonomi global, khususnya di sektor energi.
Pemerintah menilai pengurangan mobilitas masyarakat dapat berdampak signifikan terhadap efisiensi penggunaan BBM (bahan bakar minyak).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa aturan WFH akan segera difinalisasi dalam waktu dekat. “Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa waktu yang tersisa di bulan Maret masih cukup untuk merampungkan kebijakan tersebut. “Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu,” tambahnya.
WFH Jadi Langkah Penghematan Energi
Berbeda dengan kebijakan serupa saat masa pandemi, penerapan WFH kali ini lebih didorong oleh faktor ekonomi global, terutama lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah berupaya menekan konsumsi energi melalui pengurangan aktivitas perjalanan harian.
Rencana penerapan WFH akan dimulai setelah Lebaran, dengan fokus utama pada pengurangan mobilitas masyarakat. Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan, konsumsi BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Kebijakan ini nantinya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), serta dianjurkan untuk diikuti oleh sektor swasta. Namun, sektor pelayanan publik tetap diwajibkan beroperasi normal guna menjaga layanan kepada masyarakat.
Baca Juga: WFH Dinilai Ampuh Kurangi Konsumsi BBM, Ini Strategi Pemerintah Jaga Ketahanan Energi Nasional
Skema Fleksibel, Tidak Berlaku untuk Semua Sektor
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan WFH dirancang secara fleksibel dan selektif, sehingga tidak semua sektor harus menerapkannya.
Sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti manufaktur dan layanan publik, tetap akan berjalan seperti biasa. Pemerintah hanya akan mendorong penerapan WFH pada sektor yang memungkinkan.
“Kalau dipilih dengan cermat, misalnya satu hari seperti Jumat, pasti ada penghematan BBM, meskipun besarannya tergantung harga minyak,” jelasnya.
Produktivitas Tetap Dijaga
Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas nasional secara signifikan. Penerapan WFH yang terbatas dinilai masih mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kinerja ekonomi. “Produktivitas total tidak akan terlalu terganggu kalau hanya satu hari saja,” ujarnya.
Kebijakan ini justru dinilai sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Dalam konteks yang lebih luas, penerapan WFH tidak lagi sekadar soal fleksibilitas kerja, melainkan menjadi bagian dari strategi menghadapi dinamika ekonomi global. Pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara efisiensi energi dan stabilitas produktivitas nasional.
Dengan pendekatan yang terukur dan fleksibel, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi adaptif di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
