JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sosok muda di DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, menjadi salah satu politisi yang meniti karier politik dari jalur aktivisme hingga dunia kebijakan publik. Lahir di Jakarta pada 6 November 1991, ia kini menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Perjalanan Ghozi menuju dunia politik tidak berlangsung secara instan, melainkan berawal dari keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa saat masih aktif di kampus yang kemudian menjadi fondasi ketertarikannya terhadap isu kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat.
“Saya dulu tuh sebenarnya aktif di BEM. Aktif di BEM, terus sempat macam-macam saya mengalami kehidupan. Aktif di BEM, terus masuk ke dunia usaha juga. Terus terakhir sebelum terjun ke politik, terjun ke DPRD, saya di tenaga ahli di DPRD, tenaga ahli anggota. Jadi memang smooth,” ujar Ghozi kepada Poskota, Jumat, 13 Maret 2026.
Pengalaman sebagai aktivis kampus membawanya menjelajah dunia usaha, namun minatnya terhadap kebijakan publik tetap kuat hingga akhirnya ia berperan sebagai tenaga ahli di DPRD DKI Jakarta sebelum maju sebagai anggota legislatif.
Baca Juga: Pantau Kesehatan Pemudik, Dinkes Kabupaten Tangerang Siapkan 12 Pos Kesehatan
Dari posisi tersebut, ia banyak mempelajari proses penyusunan kebijakan serta dinamika politik di pemerintahan daerah. Menurutnya, keinginan terjun ke dunia politik lahir dari cita-cita untuk menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
“Cita-cita saya sebenarnya selalu pengen kembali ke politik, di kebijakan publik. Pengen bagaimana menjadi policy brief agar kebijakan-kebijakan itu tersampaikan kepada masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat juga tersampaikan kepada publik,” ucap Ghozi.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, Ghozi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat karena masih kerap terjadi kesenjangan antara aspirasi publik dan keputusan yang diambil pemerintah.
“Pemprov ini, APBD yang disampaikan oleh Pemprov bukan haknya negara saja. Memang negara punya kajian, tapi masyarakat juga punya hak. Ada Musrenbang, ada reses. Porsinya juga harus ada di sana,” kata Ghozi.
Menurutnya, ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sering membuat kebijakan tidak tepat sasaran.
