POSKOTA.CO.ID - Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas dan langsung berdampak pada sektor transportasi udara di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah jadwal penerbangan dari dan menuju wilayah tersebut dibatalkan secara mendadak sejak Sabtu malam, menyebabkan ribuan penumpang dari berbagai maskapai terlantar di bandara.
Bandara-bandara internasional di kawasan seperti Dubai, Bahrain, dan berbagai kota di Arab Saudi terpaksa menutup sebagian ruang udaranya mengikuti instruksi keamanan otoritas penerbangan setempat.
Penerbangan komersial yang melintasi rute udara Timur Tengah juga dialihkan, ditunda, hingga dibatalkan demi menjamin keselamatan.
Baca Juga: Profil Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang Jadi Sasaran Operasi AS
Maskapai Saudia Umumkan Pembatalan Penerbangan
Salah satu maskapai yang mengeluarkan pengumuman resmi adalah Saudi Airlines (Saudia). Dalam siaran persnya, perusahaan menyatakan telah melakukan penyesuaian operasional karena perkembangan situasi keamanan di kawasan.
“Saudia mengonfirmasi bahwa, sehubungan dengan situasi yang berkembang di kawasan dan penutupan wilayah udara, beberapa penerbangan telah ditangguhkan atau dibatalkan sesuai standar keselamatan dan keamanan penerbangan,” tulis pernyataan resmi maskapai tersebut, Minggu, 1 Maret 2026.
Penumpang yang terdampak diarahkan untuk melakukan penjadwalan ulang melalui saluran resmi, sementara akses menuju layanan pelanggan mengalami peningkatan antrian akibat lonjakan permintaan.
58.873 Jemaah Umrah Indonesia Masih Berada di Arab Saudi
Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia memastikan bahwa sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.
Puji menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan skenario respons cepat apabila diperlukan langkah-langkah perlindungan tambahan.
