Di masa kepresidenannya, fokus kebijakannya diarahkan pada penyelesaian perang Iran–Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Konflik tersebut menelan korban hampir satu juta jiwa.
Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1987, Khamenei menyatakan:
“Selama tatanan dominasi masih berlaku, negara-negara Dunia Ketiga harus menciptakan persatuan. Itu adalah jalan untuk menjadi kuat.”
Pernyataan ini mencerminkan garis politiknya yang tegas terhadap campur tangan asing, terutama dari Amerika Serikat.
Baca Juga: Teheran Diserang, Kedutaan Iran Minta Indonesia dan Dunia Kutuk Agresi AS-Israel
Pengangkatan sebagai Pemimpin Tertinggi Iran
Setelah wafatnya Khomeini pada 3 Juni 1989, Iran memasuki fase transisi kekuasaan yang krusial. Meski sebelumnya Ayatollah Hossein Ali Montazeri ditunjuk sebagai penerus, Majelis Ahli justru memilih Khamenei sebagai pengganti. Saat itu ia masih berstatus hojatoleslam bukan ulama tingkat tinggi yang memicu perdebatan soal kelayakan religiusnya.
Namun perubahan konstitusi menegaskan bahwa kualifikasi politik dan pemahaman zaman menjadi prioritas, bukan hanya tingkat keulamaan. Bersamaan dengan itu, kewenangan presiden juga diperluas, menciptakan struktur kepemimpinan ganda antara Khamenei dan Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.
Alasan Amerika Serikat Menargetkan Kepemimpinan Ayatollah di Iran
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada pertengahan 2020-an, perseteruan ini kembali memuncak, termasuk operasi militer yang melibatkan serangan langsung pada 2025–2026.
Melansir dari pbs.org Amerika Serikat memandang program nuklir Iran sebagai ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan sekutunya, terutama Israel.
Meskipun Teheran berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai, Washington menilai aktivitas tersebut berpotensi mengarah pada pengembangan senjata nuklir.
Selain itu, sistem rudal balistik Iran dinilai mampu menjangkau target-target strategis di Timur Tengah, sehingga memperkuat kekhawatiran Barat.
Dugaan Pendanaan Terorisme dan Jaringan Militan
Washington menuduh Teheran menjadi sponsor utama terorisme negara. Pemerintahan Ayatollah disebut memberikan dukungan finansial, logistik, dan pelatihan kepada kelompok militan regional seperti Hezbollah, Hamas, serta jaringan milisi di Irak dan Yaman.
