Kadin Desak Prabowo Batalkan Impor 105 Ribu Kendaraan dari India, Ini Alasannya

Senin 23 Feb 2026, 17:12 WIB
Mobil pikup Scorpio akan diimpor dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih. (Sumber: Dok. Mahindra)

Mobil pikup Scorpio akan diimpor dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih. (Sumber: Dok. Mahindra)

“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” ucapnya.

Rencana Impor untuk Program Kopdes Merah Putih

Sebagaimana diketahui, pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menangani pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Dalam implementasinya, perusahaan tersebut tengah merealisasikan impor 105.000 kendaraan dari India secara bertahap sepanjang 2026. Rinciannya meliputi 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam.

Hingga kini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Kapasitas Produksi Nasional Dinilai Masih Longgar

Kadin menyoroti sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu, telah memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri.

Baca Juga: Changan Bawa Pulang Ratusan SPK dari IIMS 2026

Total kapasitas produksi pikap nasional disebut mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Mayoritas produk yang beredar merupakan tipe 4x2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen.

Untuk model penggerak 4x4, industri domestik dinilai tetap mampu memproduksi meski membutuhkan waktu penyesuaian.

Saleh juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Ia mengakui bahwa secara regulasi kendaraan bermotor memang termasuk barang bebas impor. Namun dari sisi strategi industri, pemerintah diminta tetap berhati-hati.

Baca Juga: IPONE Catat Respons Positif di IIMS 2026, Booth Jadi Magnet Bikers

“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” tuturnya.


Berita Terkait


News Update